Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dalam putusan nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb

Lestari, Indah Mutiara Tri (2026) Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dalam putusan nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1__cover.pdf Download (359kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2__abstrak.pdf Download (434kB) | Preview
Preview	Text (SK Bebas Plagiarisme) Surat Bebas Plagiasi.pdf Download (322kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (380kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (643kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum atau pengeroyokan merupakan fenomena sosial yang merusak tatanan ketertiban umum dan integritas nyawa manusia. Penelitian ini mengkaji kasus pengeroyokan sadis yang dilakukan oleh anggota kelompok geng motor XTC terhadap korban Oka Setiawan di Kabupaten Bandung, yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb. Tujuan penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan utama: pertama, mengenai kesesuaian kualifikasi tindak pidana yang dipilih majelis hakim di tengah adanya pilihan dakwaan alternatif dari Penuntut Umum; dan kedua, mengenai rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan untuk menganalisis hakikat dan tujuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dan teori pertimbangan hakim untuk mengkaji dasar-dasar pemikiran dan argumen hukum hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Blb. Landasan hukum penelitian ini berpijak pada Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP mengenai pengeroyokan yang mengakibatkan maut dan Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penganiayaan secara bersama-sama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap fakta hukum, alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli (Visum et Repertum), serta sinkronisasi antara teori pertanggungjawaban pidana dengan praktik peradilan. Penelitian ini mengidentifikasi adanya disparitas yuridis yang signifikan dalam putusan hakim. Meskipun Jaksa menggunakan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, Majelis Hakim justru menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penggunaan Pasal 170 KUHP seharusnya lebih diutamakan berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, karena unsur "terang-terangan" telah terpenuhi melalui locus kejadian di tempat publik yang memicu kegaduhan sosial. Selain aspek pasal, penulis menyoroti sanksi pidana 7 tahun penjara yang dinilai terlalu minimalis dan tidak proporsional. Mengingat fakta persidangan mengungkap tindakan sadis yang tidak manusiawi seperti menyayat tubuh dan memaksa korban meminum darah hukuman tersebut dianggap tidak sebanding. Putusan yang ringan terhadap kejahatan terorganisir (geng motor) ini dikhawatirkan gagal memberikan efek jera (deterrent effect) serta belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi keluarga korban maupun fungsi hukum sebagai sarana pencegahan kasus serupa di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item