Implementasi penerbian Akta Ikrar Wakaf berdasarka Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf oleh KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor

Jamaludin, Mohamad Asep Akil (2026) Implementasi penerbian Akta Ikrar Wakaf berdasarka Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf oleh KUA Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK..pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIASI) KETERANGAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI..pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1..pdf Download (541kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II..pdf Restricted to Registered users only Download (589kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III..pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV..pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V..pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA..pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat formalitas administratif wakaf di Kecamatan Tanjungsari, di mana mayoritas praktik wakaf masih dilakukan secara lisan tanpa legalitas hukum. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan data yang tajam; dari 83 peristiwa wakaf selama tahun 2022-2024, hanya 9 yang terdaftar dan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum terhadap aset wakaf yang berisiko pada terjadinya sengketa waris dan hilangnya fungsi sosial harta benda wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam implementasi penerbitan AIW di KUA Kecamatan Tanjungsari berdasarkan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi serta mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi upaya strategis yang dilakukan KUA dalam mengedukasi masyarakat mengenai perwakafan. Kerangka berpikir penelitian ini disusun secara bertingkat menggunakan model teoretis berlapis. Penelitian ini menerapkan Grand Theory Maqāṣid al-Syarīʿah khususnya prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) sebagai dasar nilai, Middle Theory berupa Teori Maslahah untuk melihat kemanfaatan sosial hukum AIW, dan Applied Theory berupa Teori Kepastian Hukum untuk menilai kejelasan prosedur administratif penerbitan AIW di KUA. Hipotesis tidak dicantumkan karena penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris (studi lapangan). Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta kesenjangan data perwakafan dan memeriksa implementasi regulasi di lapangan. Pendekatan yuridis empiris dipilih untuk menjembatani analisis antara aturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan fakta sosiologis aktual di masyarakat. Data kualitatif yang terdiri dari data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif bersama Kepala KUA, staf pelaksana PPAIW, nazhir, wakif, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data dilakukan secara interaktif (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerbitan AIW di KUA Kecamatan Tanjungsari belum berjalan secara optimal. Faktor pendukungnya adalah adanya legalitas formal KUA selaku PPAIW, sedangkan faktor penghambat utamanya bersumber dari dimensi sosiologis berupa budaya kepercayaan lisan yang kuat di masyarakat, rendahnya literasi hukum, kendala kelengkapan dokumen administratif objek wakaf, serta terbatasnya SDM dan intensitas sosialisasi regulasi. Upaya KUA melalui edukasi hukum, bimbingan masyarakat, dan pendampingan proaktif merupakan wujud nyata implementasi maslahah demi menjamin kepastian hukum dan menjaga kelestarian manfaat harta benda wakaf.

Actions (login required)

View Item