Pertanggungjawaban pidana Debt Collector dalam melakukan penarikan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan pasal 482 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Diwilayah Hukum Polres Bogor

Denasetya, Mochamad Rifat (2026) Pertanggungjawaban pidana Debt Collector dalam melakukan penarikan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan pasal 482 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Diwilayah Hukum Polres Bogor. Sarjana thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK (2).pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) Mocahamad Rifat Denasetya.pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (346kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (368kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN (79).pdf Restricted to Repository staff only Download (648kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penarikan barang secara paksa yang dilakukan oleh debt collector dalam proses penyelesaian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Dalam praktiknya, masih ditemukan tindakan penagihan yang dilakukan dengan cara melawan hukum, seperti ancaman, intimidasi, maupun kekerasan terhadap konsumen. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena pelaksanaan penarikan barang seharusnya dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku serta tetap memperhatikan hak-hak konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana debt collector yang melakukan penarikan barang secara paksa terhadap konsumen dihubungkan dengan Pasal 482 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (2) apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana tersebut; dan (3) bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Bogor dalam mengatasi tindakan penarikan barang secara paksa yang dilakukan oleh debt collector. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan di Polres Bogor dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan debt collector yang melakukan penarikan barang secara paksa dengan disertai ancaman, tekanan, atau kekerasan dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam proses penegakan hukum masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan alat bukti, serta anggapan bahwa permasalahan tersebut hanya merupakan ranah hukum perdata. Upaya yang dilakukan oleh Polres Bogor dalam menanggulangi tindak pidana tersebut dilakukan melalui tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, serta tindakan represif melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan penarikan barang secara melawan hukum.

Actions (login required)

View Item