Pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 perspektif siyasah maliyah

Sirajuddin, Az-Zuhry (2026) Pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2025 perspektif siyasah maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (259kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (424kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)

Abstract

Perizinan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batu bara saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025. Dalam Undang-undang tersebut telah menarik perhatian publik karena organisasi kemasyarakatan keagamaan bisa terlibat dalam sektor pertambangan. Namun, Undang-undang tersebut menimbulkan kontroversi dan polemik yang luas di masyarakat. Hal itu disebabkan kebijakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dinilai menabrak berbagai ketentuan hukum yang ada, sehingga kebijakan ini dianggap tidak tepat karena dapat menimbulkan permasalahan baru. Tujuan penelitian ini untuk 1) mengetahui pertimbangan pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025; 2) mengetahui implikasi yuridis pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan; 3) mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan. Penelitian ini mengaplikasikan sejumlah kerangka teoretis sebagai pisau analisisnya berupa Teori Perizinan, Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Teori Siyasah Maliyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang mendasarkan kajian pada norma-norma hukum yang berlaku secara positif sebagai objek utama. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Kemudian teknis analisis data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian ini memaparkan 1) Pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan didasari oleh dua pertimbangan yakni memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi entitas keagamaan sebagai subjek hukum penerima izin pertambangan dan langkah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan peran ormas keagamaan; 2) Implikasi yuridis pemberian izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan yakni bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, melanggar asas persamaan dihadapan hukum dan tidak sejalan dengan prinsip tranparansi; 3) Dalam perspektif siyasah maliyah, pemberian izin tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adalah) dan prinsip kesetaraan (al-musawah) karena negara memberikan izin tambang secara istimewa kepada ormas keagamaan.

Actions (login required)

View Item