Penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dihubungkan dengan KUHPi dana: Diwilayah hukum Polrestabes Bandung

Wahyudi, Muhammad Haikal (2026) Penegakan hukum tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dihubungkan dengan KUHPi dana: Diwilayah hukum Polrestabes Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Keterangan bebas plagiarism_Muhammad Haikal Wahyudi.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (414kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan. Kendaraan yang awalnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah, seperti melalui peminjaman, penyewaan, atau penitipan, kemudian dikuasai secara melawan hukum. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polrestabes Bandung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani perkara tersebut, serta upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi lapangan, dan wawancara dengan narasumber terkait di Polrestabes Bandung. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta lapangan, ketentuan hukum, dan teori yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polrestabes Bandung dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, penelusuran kendaraan, dan pemrosesan pelaku apabila unsur pidananya terpenuhi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, sulitnya menemukan barang bukti, hambatan menghadirkan saksi, serta kendaraan yang telah dijual, digadaikan, atau berpindah tangan. Penegakan hukum terhadap penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Polrestabes Bandung telah dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan, namun belum optimal akibat keterbatasan personel, sulitnya alat bukti, dan hambatan menghadirkan saksi. Kendala tersebut diatasi melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan patroli, serta upaya represif berupa penelusuran bukti hingga pelimpahan perkara ke jaksa penuntut umum

Actions (login required)

View Item