Tinjauan yuridis atas perlindungan keamanan produk skincare share in jar dalam perspektif undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan regulasi BPOM

Putri, Andiani Trialika (2026) Tinjauan yuridis atas perlindungan keamanan produk skincare share in jar dalam perspektif undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan regulasi BPOM. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISME) Bebas Plagiarisme.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (586kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia mendorong munculnya praktik skincare share in jar, yaitu pengemasan ulang (repackaging) produk kosmetik ke dalam wadah yang lebih kecil oleh pihak di luar produsen resmi untuk diperdagangkan dengan harga yang lebih terjangkau. Praktik ini berkembang melalui platform digital tanpa pengaturan khusus, meskipun produk kosmetika seharusnya memenuhi standar keamanan, mutu, dan kejelasan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi BPOM. Kondisi tersebut menimbulkan potensi kekosongan hukum (legal gap) yang berdampak pada keamanan produk, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perlindungan keamanan produk skincare share in jar dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan regulasi BPOM; (2) menganalisis dan mengkaji dampak praktik share in jar terhadap keamanan produk, pemenuhan hak konsumen, dan produsen resmi; serta (3) menganalisis dan menelaah akibat hukum dari belum adanya pengaturan khusus terhadap praktik skincare share in jar di Indonesia. Landasan konstitusional penelitian ini mengacu pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas kesehatan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Penelitian ini menggunakan tiga tingkat teori, yaitu Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) sebagai grand theory, Teori Hukum dan Perubahan Sosial (Satjipto Rahardjo) sebagai middle-range theory, serta Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon) sebagai applied theory. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif melalui sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan keamanan produk skincare share in jar belum berjalan efektif karena pengaturan dalam UU Kesehatan dan regulasi BPOM masih bersifat umum serta berorientasi pada industri formal, sehingga menimbulkan kepastian hukum semu. Praktik share in jar berdampak pada terganggunya stabilitas produk, tidak terpenuhinya hak konsumen atas keamanan, informasi, dan kompensasi, serta berpotensi merugikan produsen resmi. Akibat hukum dari belum adanya pengaturan khusus menimbulkan kekosongan hukum sistemik yang menyebabkan regulatory void, lemahnya penegakan hukum, dan perlindungan hukum yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik share in jar yang lebih adaptif dan responsif.

Actions (login required)

View Item