Tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap keterlibatan operator Michat dalam prostitusi online

Fitri, Sipha Aulia (2026) Tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap keterlibatan operator Michat dalam prostitusi online. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_bebas plagiarisme.pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_DAFTAR ISI.pdf Download (233kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser praktik prostitusi ke ruang digital melalui aplikasi komunikasi seperti MiChat. Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), operator memiliki kewajiban menyelenggarakan sistem elektronik sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, PSE dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun, kajian mengenai keterlibatan operator aplikasi dalam penyalahgunaan platform untuk prostitusi online masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban hukum operator aplikasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mencegah praktik prostitusi online menurut hukum positif Indonesia, mengetahui batas netralitas operator ketika sistemnya disalahgunakan untuk praktik prostitusi online, serta mengetahui penerapan prinsip sadd al-dzari’ah dalam menilai kewajiban preventif operator aplikasi menurut hukum pidana Islam. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk menganalisis unsur kesalahan berupa kealpaan (culpa), teori penyertaan (deelneming) untuk menilai kemungkinan keterlibatan operator melalui pembiaran dan kegagalan menjalankan kewajiban hukum, serta prinsip sadd al-dzari’ah untuk menilai kewajiban menutup sarana yang mengarah pada perbuatan terlarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) serta dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator MiChat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola, mengawasi, mengendalikan, dan mencegah penyalahgunaan platform sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi dasar dalam menilai relevansi tanggung jawab hukum dan batas netralitas operator sebagai penyedia platform. Perspektif hukum pidana Islam, berdasarkan prinsip sadd al-dzari'ah, operator memiliki kewajiban preventif untuk mencegah penggunaan platform sebagai sarana yang mengarah pada perbuatan yang dilarang.

Actions (login required)

View Item