Analisis kaidah La Dharara Wala Dhirar terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Sumedang

Laxmini, Windi Ajeng (2026) Analisis kaidah La Dharara Wala Dhirar terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (1_cover) 1_cover.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text (2_abstrak) 2_abstrak.pdf Download (234kB) | Preview
Preview	Text (3_skbebasplagiarism) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text (4_daftarisi) 4_daftarisi.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (5_bab1) 5_bab1.pdf Download (327kB) | Preview
	Text (6_bab2) 6_bab2 (2).pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) | Request a copy
	Text (7_bab3) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text (8_bab4) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) | Request a copy
	Text (9_bab5) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy
	Text (10_daftarpustaka) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	Text (11_lampiran) 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena masifnya pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumedang, tercatat sebanyak 11.643 pelanggaran APK yang didominasi oleh ketidakpatuhan terhadap zonasi dan pengabaian aspek lingkungan, seperti praktik memaku pohon pelindung jalan. Tingginya angka pelanggaran ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ditetapkan otoritas dengan realitas kepatuhan peserta pilkada di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pola pelanggaran APK dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan Bawaslu Kabupaten Sumedang pada Pilkada 2024. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kaidah Lā Ḍarara Walā Ḍirār sebagai landasan etis-filosofis pengawasan pemilu serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Fiqih Siyasah khususnya Siyasah Dusturiyah untuk melihat ketaatan politik (iltizām siyāsiy) terhadap aturan Ulil Amri. Selain itu, digunakan Kaidah Fikih Lā Ḍarara Walā Ḍirār sebagai instrumen analisis terhadap dampak kerusakan publik. Untuk membedah realitas di lapangan, digunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto yang meninjau lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (socio-legal) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara mendalam bersama Bawaslu serta Satpol PP Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menganalisis fakta sosiologis dan efektivitas regulasi kampanye guna memotret kesenjangan antara norma hukum dengan realitas praktik di lapangan. Pola pelanggaran APK di Kabupaten Sumedang bersifat endemik dan masif, yang mencakup pola spasial di zona terlarang, pola ekologis berupa perusakan pohon, dan pola administratif terhadap SK KPU No. 1323 Tahun 2024. Mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui tahapan preventif dan represif (eksekusi fisik), namun dalam praktiknya sering bersifat reaktif karena laju pelanggaran jauh lebih cepat dibandingkan intensitas penertiban oleh aparat. Analisis kaidah menunjukkan alur kausalitas di mana aksi pelanggaran (Walā Ḍirār) berupa perusakan aset publik (ifsād) secara otomatis berimplikasi pada kerugian bagi pelaku sendiri (Lā Ḍarara), baik secara finansial maupun degradasi reputasi politik. Penegakan hukum sebagai implementasi Al-Ḍararu Yuzāl terhambat oleh sanksi yang ringan (Faktor Hukum), keterbatasan personel (Faktor Penegak), minimnya titik resmi strategis (Faktor Sarana), serta budaya politik pragmatis (Faktor Masyarakat)."

Actions (login required)

View Item