Pengaruh penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah pada sekretariat DPRD Kabupaten Karawang

Abdullah, Ilham (2026) Pengaruh penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah pada sekretariat DPRD Kabupaten Karawang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (485kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (436kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME) Keterangan Bebas Plagiarisme.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (513kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (612kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (847kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (800kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN-LAMPIRAN) Lampiran Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan langsung dari efektivitas penerapan Akuntansi Sektor Publik (ASP) dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) suatu instansi. Meskipun Kabupaten Karawang secara agregat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama sebelas tahun berturut-turut sejak 2015, opini konsolidatif tersebut tidak serta-merta mencerminkan kualitas proses akuntansi pada setiap perangkat daerah secara individual. Berdasarkan penelusuran dokumen Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran [isi tahun], teridentifikasi permasalahan akuntansi berupa keterlambatan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan, inkonsistensi penerapan basis akrual dalam pengakuan pendapatan dan beban sesuai PP No. 71 Tahun 2010, serta ketidaklengkapan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Permasalahan akuntansi pada level unit ini diduga turut berkontribusi terhadap capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 yang berdasarkan evaluasi Inspektorat masih berada pada kategori "BB" dengan skor 67,85, belum mencapai target minimal "A" yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ASP dan SIA baik secara parsial maupun simultan terhadap AKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang, dengan dilandasi Teori Stewardship (Donaldson & Davis, 1991) serta nilai-nilai akuntansi syariah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sesuai Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 dan Q.S. An-Nisa' [4]: 58. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif verifikatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah seluruh 49 pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang yang terlibat langsung dalam proses akuntansi, pengelolaan keuangan, dan pelaporan kinerja, yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh (sensus). Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda melalui IBM SPSS Statistics versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan ASP berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap AKIP (t hitung = 3,403; sig. = 0,002 < 0,05), sehingga H₁ diterima; (2) SIA berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap AKIP (t hitung = 3,363; sig. = 0,002 < 0,05), sehingga H₂ diterima; (3) ASP dan SIA secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKIP (F hitung = 14,475; sig. < 0,001), sehingga H₃ diterima. Persamaan regresi yang terbentuk adalah Y = -6,826 + 0,527X + 0,498X, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,352 yang menunjukkan ASP dan SIA secara bersama-sama mampu menjelaskan 35,2% variasi AKIP, sedangkan 64,8% sisanya dijelaskan faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD perlu difokuskan pada penguatan proses akuntansi di tingkat unit, meskipun opini laporan keuangan di tingkat kabupaten secara agregat sudah tergolong baik.

Actions (login required)

View Item