Perlindungan hak pekerja terhadap ketentuan waktu istirahat berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus: PT Samdotex Kabupaten Bandung Barat

Abdillah, Azhar Yusuf Zulva (2026) Perlindungan hak pekerja terhadap ketentuan waktu istirahat berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus: PT Samdotex Kabupaten Bandung Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)-1.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)-2.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Keterangan Bebas Plagiarism.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)-12-13.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)-15-37.pdf Download (387kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)-38-75.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB)
	Text (BAB III) BAB III_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)-76-88.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text (BAB IV) BAB IV_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)-89-118.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
	Text (BAB V) BAB V_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)-119-120.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH).pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran_AZHAR YUSUF ZULVA ABDILLAH_1223030016_HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH).pdf Restricted to Repository staff only Download (967kB)

Abstract

Perlindungan hak pekerja terhadap waktu istirahat merupakan bagian penting dalam hukum ketenagakerjaan guna menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Ketentuan mengenai waktu istirahat telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pengawasan, sosialisasi, maupun kesadaran hukum para pihak. Kondisi tersebut mendorong perlunya penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hak pekerja atas waktu istirahat pada PT Samdotex Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hak pekerja terhadap ketentuan waktu istirahat berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di PT Samdotex Kabupaten Bandung Barat, mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak waktu istirahat pekerja, serta mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi perlindungan hak pekerja tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dan teori Siyasah Dusturiyah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab ulil amri dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pekerja terhadap waktu istirahat di PT Samdotex pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pengawasan, belum optimalnya sosialisasi, serta rendahnya pemahaman sebagian pekerja mengenai hak-hak normatifnya. Dinas Ketenagakerjaan berperan melalui pembinaan, sosialisasi, fasilitasi penyelesaian perselisihan, dan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, implementasi perlindungan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak pekerja, meskipun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pihak.

Actions (login required)

View Item