Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pertambangan ilegal pada putusan nomor 153/Pid.Sus/2023/PN MDL

Setiawan, Muhammad Rifky and Sumardi, Didi and Azazy, Yusup (2026) Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pertambangan ilegal pada putusan nomor 153/Pid.Sus/2023/PN MDL. Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 5 (2). pp. 505-518. ISSN 2809-0268

Preview

Text Artikel Jurnal Muhammad Rifky Setiawan 1223060081.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

INDONESIA: Eksploitasi mineral tanpa izin berdampak multidimensional terhadap keberlanjutan ekosistem dan tata kelola pertambangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menelaah register perkara pidana khusus Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl tentang pertambangan emas ilegal di Mandailing Natal menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa putusan telah memenuhi persyaratan formil rumusan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, namun belum mencerminkan keadilan substantif dalam perspektif hukum pidana Islam, mengingat perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai jarimah ta’zir yang bertentangan dengan maqasid al-Syari’ah, khususnya pada dimensi hifz al-mal dan hifz al-bi’ah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian etika lingkungan Islam sebagai kerangka normatif evaluasi pemidanaan. Penelitian merekomendasikan reformulasi sanksi ke arah restoratif, mencakup rehabilitasi ekologis dan kompensasi bagi keluarga korban. ENGLISH: Illegal mineral exploitation has a multidimensional impact on the sustainability of Indonesia’s ecosystem and mining governance. This study aims to examine the special criminal case register Number 153/Pid.Sus/2023/PN Mdl concerning illegal gold mining in Mandailing Natal applying normative legal methods through statutory, conceptual, and case approaches. The research findings indicate that the verdict has met the formal requirements of the formulation of Article 158 of Law Number 3 of 2020, but does not reflect substantive justice from an Islamic criminal law perspective, considering that the act is qualified as a ta’zir crime that contradicts the maqasid al-Syari’ah, particularly in the dimensions of hifz al-mal and hifz al-bi’ah. The novelty of this study lies in the integration of Islamic environmental ethics as a normative framework for evaluating criminal penalties. The study recommends reformulating sanctions towards restorative ones, including ecological rehabilitation and compensation for the victim’s family.

Actions (login required)

View Item