Analisis koordinasi multipihak dalam implementasi program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat

Marsela, Isha (2026) Analisis koordinasi multipihak dalam implementasi program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (82kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (162kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan kemiskinan multidimensi di Provinsi Jawa Barat yang membutuhkan pendekatan koordinatif melampaui kapasitas pemerintah semata. Program Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan inisiatif strategis yang menggabungkan penyediaan hunian layak melalui Apartemen Transit dengan pemberdayaan sosial-ekonomi berbasis koordinasi multipihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat koordinasi, serta mengevaluasi kontribusi koordinasi terhadap efektivitas dan keberlanjutan Program PPKS di Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan yang terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung (penerima manfaat), observasi partisipatif di lokasi program, serta analisis dokumen resmi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk menjamin keabsahan data. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah Teori Pelayanan Publik sebagai grand theory, Network Theory dari Borgatti & Halgin sebagai middle range theory, dan Teori Koordinasi Handayaningrat sebagai applied theory dengan tiga dimensi utama: kesatuan tindakan (unity of action), pengaturan usaha kelompok secara teratur (regular arrangement of group efforts), dan interdependensi serta saling ketergantungan (interdependence and mutual assistance). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi multipihak dalam Program PPKS melibatkan tiga lapis aktor utama, yaitu aktor pemerintahan vertikal (pusat, provinsi, kabupaten/kota), aktor non-pemerintah (Baznas, LSM, sektor swasta, akademisi), serta komunitas penerima manfaat. Mekanisme koordinasi dilakukan melalui forum formal (Rakornis, Pokja) dan forum informal (grup WhatsApp) yang terbukti efektif mempercepat respons lapangan. Faktor pendukung koordinasi meliputi komitmen politik tinggi dari pemerintah pusat, payung hukum yang kuat (Pergub Jabar No. 25 Tahun 2024), komunikasi multidireksional intensif, modal sosial dari kemitraan sebelumnya, serta kepemimpinan fasilitatif yang mulai dikembangkan. Faktor penghambat meliputi birokrasi yang berbelit, ego sektoral antar instansi pemerintah, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan keterampilan, serta ketimpangan kapasitas sumber daya antar mitra. Kepercayaan antar elit pemerintah dan mitra non-pemerintah tergolong tinggi, namun kepercayaan vertikal antara pemerintah dan penerima manfaat masih rendah akibat janji program yang belum terealisasi penuh. Keterlibatan aktor non-pemerintah dan penerima manfaat dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas dan bersifat simbolis, sehingga belum berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi multipihak dalam Program PPKS telah berhasil mencapai output fisik berupa penyediaan hunian layak bagi 91 Kartu Keluarga, namun outcome berupa kemandirian ekonomi dan keberlanjutan kehidupan penerima manfaat belum optimal. Koordinasi yang terjadi masih lebih berhasil pada dimensi pengaturan usaha kelompok secara teratur yang terlihat dari forum-forum koordinasi yang tersedia, namun masih lemah pada dimensi kesatuan tindakan yang terlihat dari perbedaan interpretasi antar instansi pemerintah, serta dimensi interdependensi yang terlihat dari rendahnya kepercayaan vertikal dan partisipasi KPM. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan koordinasi dengan penyederhanaan birokrasi, kejelasan peran stakeholder melalui revisi regulasi, peningkatan partisipasi bermakna penerima manfaat dalam forum deliberasi, penguatan pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan berkelanjutan dan akses permodalan, serta perumusan exit strategy dan aftercare pasca-penempatan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori koordinasi dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola koordinatif penanggulangan kemiskinan.

Actions (login required)

View Item