Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap keterwakilan perempuan pada alat kelengkapan dewan di DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024

Fitriah, Laelatul (2026) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap keterwakilan perempuan pada alat kelengkapan dewan di DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (362kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Lembar Pernyataan (15).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (476kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Alat Kelengkapan Dewan di DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan afirmatif yang bersifat kuantitatif dan imperatif mengenai keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pengaturan sebelumnya hanya menggunakan frasa “memperhatikan keterwakilan perempuan” dalam Tata Tertib DPR, tanpa batas minimal dan konsekuensi hukum yang jelas, sehingga belum menjamin kesetaraan substantif dalam distribusi jabatan strategis di parlemen. Kondisi tersebut mendorong pengujian konstitusional yang berujung pada penegasan standar minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pimpinan AKD sebagai kewajiban konstitusional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD DPR RI; 2) bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUUXXII/2024 terhadap keterwakilan perempuan pada pimpinan AKD DPR RI; dan 3) bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kebijakan afirmatif pasca putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI; 2) Menganalisis implikasi hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 tentang keterwakilan perempuan pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI; dan 3) Menganalisis kebijakan afirmatif tersebut dalam perspektif siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum tata negara, serta literatur fiqh siyasah. Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep siyasah dusturiyah yang menekankan prinsip al-‘adl, al-musāwāh, syūrā, dan maṣlaḥah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan pada 17 dari 21 pimpinan AKD DPR RI disebabkan oleh pengaturan sebelumnya yang bersifat netral gender dan tidak imperatif; 2) penetapan standar minimal 30% keterwakilan perempuan merupakan bentuk penguatan kesetaraan substantif yang berlandaskan konstitusi dan bertujuan mencegah ketimpangan struktural dalam akses terhadap jabatan strategis; dan 3) dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut merupakan instrumen yang sejalan dengan prinsip keadilan, persamaan, musyawarah, dan kemaslahatan umum, sehingga dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kelembagaan dalam tata kelola kekuasaan modern.

Actions (login required)

View Item