Perjanjian pasca perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015

Putri, Wan Salsabilla Maharani (2026) Perjanjian pasca perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (246kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (392kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait pengaturan perjanjian perkawinan yang mengalami perubahan signifikan setelah lahirnya Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perjanjian pasca perkawinan setelah lahirnya Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menelaah akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap hubungan hukum suami istri, serta mengkaji implementasinya berdasarkan teori kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan dengan perjanjian perkawinan dan hukum keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perubahan norma hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teori kemaslahatan yang merupakan salah satu konsep fundamental dalam penetapan hukum syariat yang berorientasi pada tercapainya kebaikan dan terhindarnya manusia dari kerusakan. Dalam terminologi ushul fikih, maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia baik dalam urusan agama maupun kehidupan duniawi, serta mampu mencegah terjadinya mudarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, sehingga dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga selama dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Putusan ini tidak hanya memberikan solusi atas kebutuhan hukum masyarakat modern, tetapi juga mencerminkan adaptasi hukum nasional terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Actions (login required)

View Item