Illegal fishing dalam pasal 85 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang penggunaan bahan peledak di laut perspektif hukum pidana Islam

Ayssah, Siti (2026) Illegal fishing dalam pasal 85 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang penggunaan bahan peledak di laut perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) 3_pernyataan.pdf Download (810kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1 (23).pdf Download (549kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu jenis kejahatan terhadap sumber daya alam adalah penangkapan ikan ilegal, yang membahayakan kelestarian ekosistem laut Indonesia. Hingga semester pertama tahun 2024, pemerintah berhasil menghentikan penangkapan ikan illegal senilai Rp 3,2 triliun dengan menggunakan opersi pengawasan laut dan udara, menurut laporan resmi dari kementerian kalutan dan perikanan (KKP). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai penggunaan bahan peledak dalam tindak pidana illegal fishing; (2) mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap illegal fishing yang dilakukan dengan bahan peledak; dan (3) membandingkan sanksi hukum terhadap tindak pidana tersebut menurut hukum pidana Islam dan menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan teori pemidanaan sebagai dasar analisis, yaitu teori absolut (pembalasan) yang berorientasi pada pemberian balasan kepada pelaku, serta teori relatif (tujuan) yang menekankan pencegahan agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, digunakan teori Maqashid Syariah yang menegaskan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, serta teori green criminology yang mengkaji kejahatan lingkungan beserta dampaknya bagi manusia dan ekosistem. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya tentang Perikanan Pasal 85, serta Al-Qur’an, Hadis, dan kaidah fiqh jinayah. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan pendapat para ahli, sedangkan data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, indeks peraturan, dan referensi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan penggunaan bahan peledak dalam illegal fishing sebagaimana diatur Pasal 85 memiliki sifat preventif dan represif, karena melarang secara tegas tindakan yang merusak ekosistem laut dan membahayakan keselamatan manusia; (2) praktik illegal fishing dengan bahan peledak bertentangan dengan prinsip hukum Islam karena menimbulkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat, dan merupakan bentuk penyalahgunaan amanah manusia dalam mengelola alam; dan (3) hukum positif lebih menekankan kepastian hukum melalui sanksi yang tegas, seragam, dan mengikat, namun kurang fleksibel terhadap tingkat kerusakan yang terjadi. Sebaliknya, hukum pidana Islam melalui ta‘zīr memberikan ruang penjatuhan sanksi secara proporsional sesuai dampak perbuatan. Dengan demikian, hukum positif unggul dalam kepastian hukum, sedangkan hukum pidana Islam lebih menonjol dalam aspek keadilan dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item