Implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah no 1 tahun 2024 di Kabupaten Kuningan perspektif Siyasah Dusturiyah

Ramadhani, Faisa (2026) Implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah no 1 tahun 2024 di Kabupaten Kuningan perspektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (374kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)

Abstract

Pembentukan peraturan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu asas tersebut adalah asas keterbukaan yang menekankan transparansi informasi serta partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan masih menghadapi kendala, terutama dalam keterlibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk : pertama, mengetahui implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan. Kedua, mengetahui dampak implementasinya. Ketiga, mengetahui tinjauan dusturiyah terhadap implementasi dan dampak asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan, teori keterbukaan informasi publik, dan teori siyasah dusturiyah.Teori implementasi kebijakan digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan dilaksanakan dalam praktik pemerintahan daerah, sedangkan teori keterbukaan informasi publik digunakan untuk menilai tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Sementara itu, teori siyasah dusturiyah digunakan untuk menilai kesesuaian proses pembentukan kebijakan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam seperti musyawarah, amanah, dan kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis dengan jenis data kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu DPRD Kabupaten Kuningan, Bappenda, dan Satpol PP, serta melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, implementasi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 telah dilaksanakan secara formal melalui mekanisme pembahasan di DPRD, akan tetapi belum sepenuhnya bersifat substantif karena tidak adanya naskah akademik khusus serta tidak dilaksanakannya uji publik secara luas. Kedua, dampak dari kondisi tersebut adalah terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Ketiga, dalam perspektif siyasah dusturiyah, implementasi asas keterbukaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip musyawarah, amanah, dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item