Implementasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung perspektif Siyasah Maliyah

Yusup, Hadi (2026) Implementasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung perspektif Siyasah Maliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text (SKBEBASPLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (708kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB)
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (982kB)

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu instrumen fiskal daerah yang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Bandung, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 11 Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan seperti ketidaksinambungan antara Peraturan Daerah tersebut dengan pelaksanaanya dilapangan, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat dapat dikatakan rendah. Oleh karena itu, permasalahan ini penting untuk diteliti guna mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dasar hukum pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung; (2) mengetahui mekanisme pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung tahun 2024; (3) mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap dasar hukum dan mekanisme pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif dan jenis penelitian kualitatif. Kerangka berfikir menggunakan teori siyasah maliyah dengan prinsip maslahah, khususnya maslahah dharuriyyah untuk menilai sejauh mana kebijakan dan praktik pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, baik dalam aspek keadilan, kemanfaatan, maupun keberlanjutan Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, dasar hukum pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, serta dijabarkan secara lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2025. Kedua, mekanisme pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung berlandaskan pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2025 yang membahas mengenai Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Ketiga, ditinjau dari prinsip maslahah dharuriyyah dalam siyasah maliyah, dasar hukum dan mekanisme pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan pada aspek hifz al-mal, hifz ad-din dan hifz an-nafs, serta sejalan dengan kaidah al-jibayah bi al-himayah, yakni pemungutan pajak yang senantiasa disertai dengan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item