Implementasi undang undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung

Priyani, Aina Suci (2026) Implementasi undang undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (135kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (100kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (184kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (835kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (36kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Masih tingginya kasus kekerasan seksual di Kota Bandung meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan korban belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut terlihat dari masih adanya kendala dalam aspek komunikasi, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan pelayanan bagi korban di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3A Kota Bandung, dengan mengidentifikasi bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Kerangka berpikir penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung maupun faktor penghambat implementasi UU TPKS di DP3A Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pegawai DP3A, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tenaga pendamping, serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3A Kota Bandung telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya pelatihan bagi pelaksana, koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, serta sosialisasi kebijakan kepada masyarakat yang masih terbatas. Meskipun demikian, DP3A Kota Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui pendampingan korban, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pengembangan sistem layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Actions (login required)

View Item