Analisis sistem pengupahan Buruh Tani pasca panen menurut Hukum Ekonomi Syariah : Studi kasus di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor

Ramdhani, Muhammad Rifky (2026) Analisis sistem pengupahan Buruh Tani pasca panen menurut Hukum Ekonomi Syariah : Studi kasus di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (182kB) | Preview
	Text (LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI RIFKY) LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI RIFKY.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (357kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (746kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (948kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (470kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sistem pengupahan buruh tani pasca panen merupakan bagian penting dalam hubungan kerja pertanian yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja dan kewajiban pemilik lahan. Dalam praktiknya, sistem pengupahan di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor masih dilakukan secara tradisional berdasarkan kebiasaan masyarakat dan kesepakatan lisan. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan berupa ketidakjelasan nominal upah dan keterlambatan pembayaran yang berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam akad Ijarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengupahan buruh tani pasca panen yang diterapkan di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan tersebut. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep akad Ijarah dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan adanya kejelasan akad, keadilan, kerelaan, amanah, dan ketepatan pembayaran upah. Analisis dilakukan dengan meninjau kesesuaian praktik pengupahan buruh tani pasca panen terhadap rukun dan syarat akad Ijarah serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari buruh tani, pemilik lahan, tokoh masyarakat, dan aparat desa, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, dan berbagai literatur terkait hukum ekonomi syariah. Teknik analisis data dilakukan melalui penyederhanaan data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pengupahan buruh tani pasca panen di Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor dilakukan melalui sistem harian dan bagi hasil dengan upah berupa uang tunai maupun gabah. Penentuan upah dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan hubungan kekeluargaan, namun masih ditemukan ketidakjelasan besaran upah serta keterlambatan pembayaran. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik tersebut telah memenuhi rukun akad ijarah, seperti adanya pihak yang berakad, objek pekerjaan yang jelas, dan kesepakatan kerja, tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat sah akad karena masih mengandung unsur gharar katsir dalam penentuan ujrah atau upah yang tidak jelas sejak awal akad. Oleh karena itu, praktik pengupahan buruh tani pasca panen di Desa Pasirtanjung dapat dikategorikan sebagai akad ijarah fasid, sehingga diperlukan perbaikan melalui kejelasan penentuan upah dan kepastian pembayaran agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam fiqh muamalah.

Actions (login required)

View Item