Analisis yuridis putusan peninjauan kembali nomor 668 PK/Pdt/2023 tanggal 25 september 2023 tentang sertipikat ganda di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan asas kepastian hukum

Suprihatno, Andri (2026) Analisis yuridis putusan peninjauan kembali nomor 668 PK/Pdt/2023 tanggal 25 september 2023 tentang sertipikat ganda di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 01. Cover.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02. Abstrak.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIALRISM) 03. Keterangan bebas plagiarisme.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 04. Daftar Isi.pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 05. Bab 1.pdf Download (638kB) | Preview
	Text (BAB 2) 06. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text (BAB 3) 07. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text (BAB 4) 08. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB)
	Text (BAB 5) 09. Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB)
	Text (LAMPIRAN PUTUSAN) 11. Lampiran Putusan.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Permasalahan sertipikat ganda atas bidang tanah masih menjadi salah satu sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan sengketa hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini muncul sebagai akibat adanya tumpang tindih penerbitan sertipikat hak atas tanah milik Penggugat (A.T.M.S) dan milik Tergugat VIII (M.D.H) an Tergugat X (E.M.) oleh instansi yang berwenang, sehingga dapat menimbulkan suatu konflik mengenai kepemilikan dan penguasaan atas tanah, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 668 PK/Pdt/2023 tanggal 25 September 2023, yang berlokasi di Desa Cimenyan Kec. Cimenyan Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 668 PK/Pdt/2023 serta mengkaji kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Nomor 668 PK/Pdt/2023 menunjukkan adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, sengketa ini terjadi akibat kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan, khususnya dalam proses pendaftaran tanah dan verifikasi data, sehingga menimbulkan konflik antara para pihak yang masing-masing mengklaim memiliki hak yang sah atas tanah tersebut, pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam menilai keabsahan alat bukti dan proses penerbitan sertipikat tanah. Ditinjau dari asas kepastian hukum, putusan tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal bagi para pihak. Inkonsistensi dalam putusan menyebabkan ketidakjelasan mengenai status hukum objek sengketa, sehingga dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah serta berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan di kemudian hari, ditinjau dari asas peradilan yang baik (good judiciary principles), putusan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal berdampak pada menurunnya kepercayaan para pihak dan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan pasti. Dampak yang timbul dari ketidakpastian hukum dalam perkara ini sangat luas, baik bagi para pihak maupun masyarakat. Bagi para pihak, ketidakpastian hukum dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, sedangkan bagi masyarakat, dapat menurunkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Kata Kunci: Sertipikat Ganda, Sengketa Pertanahan, Peninjauan Kembali, Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah.

Actions (login required)

View Item