Tinjauan konsep mashlahah terhadap perkawinan dibawah tangan di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeug Kab. Majalengka menurut fiqh madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974

Hoerunnisa, Annisa (2018) Tinjauan konsep mashlahah terhadap perkawinan dibawah tangan di Desa Cipeundeuy Kec. Bantarujeug Kab. Majalengka menurut fiqh madzhab Syafi'i dan UU No. 1 Tahun 1974. Diploma thesis, UIN Sunan Gunun Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (281kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (226kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (547kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | Request a copy

Abstract

Di Cipeundeuy masih terdapat praktik nikah agama atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinannya tidak terdaftar dan tercatat di KUA. Zaman sekarang banyak dikenal dengan sebutan nikah sirri yang sebenarnya pada masa ulama terdahulu nikah sirri adalah nikah yang mengandung unsur dirahasiakan (sirri). Imam Syafi’i menyebutkan rukun nikah ada 5 yang dalam rukun tersebut tidak terdapat keharusan pencatatan perkawinan, tetapi beliau berpendapat apabila perkawinannya mengandung unsur sirri maka tidak boleh dilakukan. Sementara hukum yang berlaku di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 mengharuskan pencatatan perkawinan agar dapat diakui dan sah di mata hukum Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) latarbelakang pelaksanaan perkawinan dibawah tangan di Desa Cipeundeuy, Kec. Bantarujeug, Kab. Majalengka, (2) hukum menikah dibawah tangan menurut fiqh Madzhab Syafi’i dan UU No. 1 Tahun 1974, (3) tinjauan konsep mashlahah terhadap nikah dibawah tangan menurut fiqh Madzhab Syafi’i dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertolak pada konsep mashlahah sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 mengatur pencatatan perkawinan agar dapat berkekuatan hukum terutama bagi isteri dan anak dapat terlindungi hak-haknya. Meskipun Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan adalah sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Ditinjau dari tujuan hukum Islam (maqashid syariah), perkawinan yang hanya memenuhi rukun dan syarat serta sah di mata agama ini dapat menimbulkan beberapa masalah, merujuk kepada kaidah fiqh (الضرر يزال ) bahwa kemadharatan harus dihilangkan, maka dari itu di Indonesia diatur adanya pencatatan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian komparatif kualitatif untuk membandingkan antara pendapat fiqh Madzhab Syafi’i dengan UU No. 1 Tahun 1974. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa, (1) adanya perkawinan dibawah tangan di Desa Cipeundeuy dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran bahwa perkawinan seperti itu dapat menimbulkan beberapa masalah, (2) perkawinan dibawah tangan menurut fiqh Madzhab Syafi’i sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi serta tidak terdapat unsur dirahasiakan. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sah hanya saja tidak dapat berkekuatan hukum, (3) ditinjau dari konsep mashlahah, perkawinan secara agama yang terjadi di Indonesia belum sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqashid syari’ah) karena dapat memunculkan berbagai kemadharatan.

Actions (login required)

View Item