Pembatalan perkawinan karena gangguan bipolar dalam perspektif hukum islam : Analisis putusan nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wssb

Alvino, Ahmad Yusuf (2026) Pembatalan perkawinan karena gangguan bipolar dalam perspektif hukum islam : Analisis putusan nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wssb. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (56kB)
	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (80kB)
	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (187kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (95kB)
	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (339kB)
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy

Abstract

Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb menjadi preseden penting ketika perkawinan yang dilangsungkan pada 13 September 2024 dibatalkan karena tergugat terbukti menyembunyikan riwayat gangguan bipolar dan konsumsi rutin aripiprazole, sehingga persetujuan penggugat dalam akad tidak didasarkan pada informasi yang lengkap dan benar. Penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji latar belakang perkara dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Wsb; (2) menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena gangguan bipolar; serta (3) mengevaluasi putusan tersebut dari perspektif hukum Islam guna memberikan kontribusi bagi pengembangan yurisprudensi dan pembaruan regulasi pranikah terkait kesehatan jiwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan kerangka teori maqashid al-syari’ah sebagai tolak ukur utama. Data kualitatif dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari sumber primer (putusan, perundang-undangan, Al-Qur’an, hadits), sekunder (literatur fikih munakahat, jurnal ilmiah), dan tersier (ensiklopedia dan kamus hukum), kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan: (1) ) inti perkara adalah klaim penyembunyian kondisi bipolar oleh tergugat, namun tanpa dukungan bukti medis yang memadai, klaim tersebut tidak terbukti secara hukum acara; (2) majelis hakim seharusnya menolak atau setidak-tidaknya tidak mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan ini, mengingat lemahnya konstruksi pembuktian, tidak ada rekam medis, tidak ada keterangan dokter spesialis jiwa, tidak ada ahli psikiatri yang dihadirkan, dan tergugat mengakui kondisinya sehingga unsur penipuan menjadi dipertanyakan sehingga penerapan Pasal 72 ayat (2) KHI tidak terpenuhi; (3) dalam perspektif hukum Islam, meskipun konsep ‘aib munaffir, tadlis, dan kerangka maqashid al-syari’ah secara teoritis dapat membenarkan pembatalan perkawinan akibat penyembunyian kondisi kejiwaan, penerapannya dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan karena tadlis tidak terbukti secara prosedural dan dampak nyata kondisi bipolar terhadap tujuan perkawinan tidak diverifikasi melalui alat bukti yang sah. Putusan ini seharusnya diarahkan pada niet ontvankelijk atau ditolak karena gugatan tidak berhasil dibuktikan secara hukum acara, sembari membuka urgensi pembaruan regulasi pemeriksaan kesehatan jiwa pranikah di lingkungan peradilan agama.

Actions (login required)

View Item