Pelaksanaan hak upah pekerja dihubungkan pasal 88a undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja serta asas keadilan sosial: Analisis kasus di Disnaker Kabupaten Bandung Barat

Husni, Asep (2026) Pelaksanaan hak upah pekerja dihubungkan pasal 88a undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja serta asas keadilan sosial: Analisis kasus di Disnaker Kabupaten Bandung Barat. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover..pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak..pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) Suket Plagiasi.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi..pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I..pdf Download (411kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II..pdf Restricted to Registered users only Download (449kB)
	Text (BAB III) BAB III..pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text (BAB IV) BAB IV..pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)
	Text (BAB V) BAB V..pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka..pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi kesenjangan regulasi Pasal 88A UU No. 6/2023 dan PP No. 51/2023 terhadap pemenuhan UMK Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp3.984.711. Sektor formal di wilayah ini mencakup 48,17% atau 463.306 pekerja namun terdapat 92.642 (20%) perusahaan kelas menengah ke atas yang masih melakukan pelanggaran pengupahan. Klasifikasi industri menengah menurut PP No. 7/2021 yang memiliki modal minimal 5 hingga 10 miliar rupiah terbukti mengabaikan standar upah dengan dalih stabilitas operasional pasca-pandemi. Kondisi empiris ini memicu dilema pragmatisme antara keberlanjutan usaha daerah dengan hak normatif pekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Praktik penyimpangan tersebut pada akhirnya mencederai penegakan hukum ketenagakerjaan dan menyimpang dari esensi nilai-nilai Asas Keadilan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kondisi objektif pemenuhan hak upah pekerja di Kabupaten Bandung Barat; perlindungan hukum terhadap hak upah pekerja di Kabupaten Bandung Barat dihubungkan dengan Pasal 88A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; akibat hukum dan implikasi dari ketentuan pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat; perlindungan hukum atas hak upah pekerja di Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari Asas Keadilan Sosial Landasan teori penelitian ini menggunakan grand theory negara kesejahteraan sebagai penjamin hak hidup layak pekerja middle theory efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk membedah implementasi aturan dan applied theory perlindungan hukum sebagai mekanisme korektif atas ketimpangan relasi industrial. Pendekatan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk membedah fakta lapangan secara mendalam. Bahan hukum primer diperoleh melalui studi lapangan berupa observasi terstruktur serta wawancara bersama Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. Bahan hukum sekunder berupa regulasi perundang-undangan dan literatur hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan 133 (20%) perusahaan menengah ke atas di Kabupaten Bandung Barat belum mematuhi standar UMK Rp3.984.711 karena kendala ekonomi global. Perlindungan hukum oleh Disnaker KBB masih terbatas pada ranah pembinaan sedangkan penegakan sanksi represif terhambat birokrasi koordinasi dengan pengawas provinsi. Implikasi ketatnya sanksi pidana UU Cipta Kerja justru memicu efisiensi massal dan lahirnya kesepakatan bipartit pragmatis yang merugikan pekerja. Ditinjau dari Asas Keadilan Sosial, kebijakan pengupahan daerah masih bias kelas karena cenderung mengorbankan hak distributif pekerja demi keberlanjutan investasi swasta.

Actions (login required)

View Item