Mitigasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah sebagai sanksi kumulatif bagi debitur wanprestasi : Studi atas fatwa DSN-MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan POJK nomor 11/POJK.03/2024

Irmandi, Nur (2026) Mitigasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah sebagai sanksi kumulatif bagi debitur wanprestasi : Studi atas fatwa DSN-MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan POJK nomor 11/POJK.03/2024. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 01. Cover Tesis.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02. Abstak.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 03. Surat Keterangan Plagiasi.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 04. Daftar Isi.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 05. BAB I.pdf Download (385kB) | Preview
	Text (BAB II) 06. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text (BAB III) 07. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text (BAB IV) 08. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (938kB)
	Text (BAB V) 09. BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme mekanisme sanksi bagi debitur wanprestasi di Perbankan Syariah Indonesia. Di satu sisi, bank menerapkan denda ta’zir berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 untuk menegakkan disiplin akad, namun di sisi lain, bank wajib melaporkan data kolektibilitas debitur ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berdasarkan POJK No. 11/2024. Penerapan kedua instrumen ini secara simultan menimbulkan fenomena sanksi kumulatif (double sanction) yang berpotensi mencederai asas proporsionalitas dan martabat ekonomi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) kedudukan dan kekuatan hukum Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi ta’zir dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia, 2) mengkaji landasan yuridis serta implikasi hukum pencatatan riwayat kredit dalam SLIK berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2024, 3) mengidentifikasi dan menganalisis potensi konflik norma antara penerapan sanksi ta’zir dan pelaporan SLIK dari perspektif asas keadilan dan proporsionalitas, serta 4) menelaah secara yuridis hubungan dan keselarasan antara Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK dalam rangka menciptakan keseimbangan antara mitigasi risiko pembiayaan bermasalah dan perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik lembaga keuangan syariah. Penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritis yang mencakup pluralisme hukum, asas proporsionalitas, relevansi hukum, mashlahat, dan harmonisasi hukum dalam menganalisis penerapan sanksi pada pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana untuk menghasilkan sintesis yuridis yang objektif atas permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kedudukan dan kekuatan hukum sanksi ta’zir berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000 merupakan norma syariah yang mengikat secara substantif-yuridis sebagai instrumen pendisiplinan moral (ta’dib) privat yang bersifat non-profit. 2) Landasan yuridis dan Implikasi hukum pelaporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2024 secara legal formal (de jure) merupakan wujud kepatuhan prudential banking, namun secara de facto otomatisasinya menciptakan sanksi reputasi publik sistemik yang memicu eksklusi finansial bagi debitur. 3) Interaksi antara penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000 dan POJK Nomor 11/2024 menimbulkan konflik norma laten karena rigiditas SLIK mengabaikan kondisi kedaruratan ekonomi (‘usrah) debitur yang teologisnya wajib ditangguhkan (inzhar al-mu’shir), sehingga mencederai asas proporsionalitas substantif. 4) Analisis yuridis antara Fatwa DSN-MUI dan POJK untuk menciptakan keseimbangan kemaslahatan industri (ḥifẓ al-mal) dan perlindungan martabat ekonomi debitur (ḥifẓ al-‘irḍ) dapat dicapai melalui harmonisasi model Sequential Sanction (sanksi berjenjang), yang memposisikan SLIK sebagai ultimum remedium lewat mekanisme penandaan khusus (shariah-compliant grading) dan pemulihan dipercepat (accelerated automatic clearance) dalam laporan bulanan OJK.

Actions (login required)

View Item