Hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut fatwa MUI no. 4 tahun 2005 dan pejabat mufti wilayah persekutuan Irsyad hukum siri ke-805

Fauziyah, Syarifah (2026) Hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut fatwa MUI no. 4 tahun 2005 dan pejabat mufti wilayah persekutuan Irsyad hukum siri ke-805. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (205kB) | Preview
	Text (LEMBAR PERNYATAAN) SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI SYARIFAH.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (696kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pandangan antara dua lembaga fatwa di negara mayoritas Muslim mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan, sebuah dilema fiqih kontemporer antara perlindungan korban dari trauma fisik-psikis dan prinsip perlindungan jiwa janin (ḥifẓ al-nafs) dalam maqashid syari'ah. Perbedaan ini tampak jelas antara Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang bersifat lebih ketat dan Irsyad Hukum Siri Ke-805 dari PMWP yang lebih longgar. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) pandangan MUI terkait hukum aborsi akibat pemerkosaan, (2) pandangan PMWP terkait hukum aborsi akibat pemerkosaan, dan (3) analisis perbandingan keduanya dalam menetapkan hukum aborsi akibat pemerkosaan. Kerangka teori yang digunakan adalah fiqih muqaran untuk membandingkan dalil dan metode istinbath hukum kedua lembaga, serta teori al-Ḍarūrah untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dan penolakan kemudaratan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan library research. Sumber primer adalah Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 dan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Irsyad Hukum Siri Ke-805, sedangkan sumber sekunder meliputi kitab fiqih, jurnal ilmiah, dan literatur keislaman relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga sepakat aborsi pada dasarnya haram karena melanggar prinsip perlindungan jiwa janin, namun berbeda dalam pemberian pengecualian. MUI membolehkan aborsi dalam kondisi darurat atau hajat. Aborsi boleh dilakukan bagi kehamilan akibat pemerkosaan dan janin cacat genetik berat dengan batas waktu maksimal 40 hari setelah nidasi melalui tim multidisiplin di fasilitas resmi. Sementara PMWP membolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan hingga usia kandungan 120 hari (sebelum peniupan ruh), selama sesuai prosedur medis dan perundang-undangan. Perbedaan ini bersumber dari pendekatan istinbath yang berbeda yaitu MUI menekankan qiyas dan penerapan maqaṣhid syari'ah secara ketat, sedangkan PMWP berpegang pada qaul muktamad madzhab Syafi'i.

Actions (login required)

View Item