Penerapan Strict Liability dalam pertanggungjawaban perdata pelaku usaha penyamakan kulit Sukaregang terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Garut dihubungkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Nuroktaviany, Firda (2026) Penerapan Strict Liability dalam pertanggungjawaban perdata pelaku usaha penyamakan kulit Sukaregang terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Garut dihubungkan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) 3_skbebasplagiarisme.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (434kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kawasan industri penyamakan kulit Sukaregang merupakan sentra penyamakan kulit yang dalam proses produksinya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3). Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pelaku usaha yang kegiatannya menggunakan B3 bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Namun yang terjadi di kawasan Sukaregang, pelaku usaha baru merespons dampak pencemaran setelah ada keluhan dari masyarakat bukan karena kesadaran bahwa tanggung jawab tersebut melekat sejak dampak timbul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) penerapan prinsip strict liability dalam pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri penyamakan kulit di Sukaregang; (2) faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan prinsip strict liability terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha penyamakan kulit di Sukaregang; (3) upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata, termasuk mekanisme mediasi, terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah industri penyamakan kulit di Sukaregang. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori Perlindungan Hukum dan teori strict liability, merujuk pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan di kawasan industri penyamakan kulit Sukaregang, Kabupaten Garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan strict liability di Sukaregang belum optimal; pertanggungjawaban diselesaikan melalui musyawarah informal tanpa standar hukum yang terukur; (2) faktor penghambat meliputi sulitnya identifikasi sumber pencemaran, hambatan sosial-ekonomi, serta keterbatasan fasilitas dan pengawasan DLH Kabupaten Garut, sementara faktor pendukungnya meliputi kesadaran sosial pelaku usaha, peran APKI, dan ketersediaan IPAL komunal; (3) upaya pertanggungjawaban meliputi prinsip tanggung jawab bersama, penguatan posisi masyarakat melalui mediasi independen, optimalisasi IPAL komunal, pembentukan peraturan daerah, dan penguatan pengawasan lintas sektor.

Actions (login required)

View Item