Kedudukan Hakim Ad-hoc dalam Pengadilan Tipikor di Indonesia ditinjau dari siyasah qhadaiyah

Fauzi, Mohamad Rifaz (2018) Kedudukan Hakim Ad-hoc dalam Pengadilan Tipikor di Indonesia ditinjau dari siyasah qhadaiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (201kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (634kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy

Abstract

Peran Hakim ad hoc pada pengadilan tipikor masih dilemahkan dengan aturan yang ada, karena aturan sebelumnya yaitu dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatakan bahwa Kedudukan Hakim ad hoc sebagai pejabat negara, tetapi perkembangan terbaru ini dalam Pasal 122 huruf e UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengeluarkan hakim ad hoc dari pengertian “hakim” yang dikategorikan sebagai pejabat negara menjadi PNS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) kedudukan hakim ad hoc menurut uu no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 2) Kedudukan hakim ad hoc dalam pengadilan tipikor di Indonesia. 3) Tinjauan siyasah qhadaiyah terhadap status hakim ad hoc dalam pengadilan tipikor di Indonesia. Penelitian ini berasal dari pemikiran siyasah qhadaiyah menggunakan teori konsep negara hukum dan prinsip independensi kehakiman yang bersumber dari fiqh siyasah sebagai teori utamanya guna mengetahui lebih lanjut mengenai status hakim ad hoc dalam pengadilan tipikor Metode yang digunakan dalam penilitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis. Dalam pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bahan hukum primernya yaitu UU no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) kedudukan hakim ad hoc sebagai pejabat negara sesuai pasal 19 UU no.48 Th. 2009 tentang kekuasaan, dengan hal ini maka independensi hakim ad hoc terbebas dari intervensi baik secara personal maupun struktural. 2) berdasarkan pasal 122 UU no.5 Th. 2014 tentang aparatur sipil negara, maka dalam setiap pengadilan khusus termasuk pengadilan tipikor, hakim ad hoc tidak berkedudukan sebagai pejabat negara (PNS). Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis dan watak korps serta birokrasi yang membawa atau menuntut ikatan tertentu. 3) kedudukan hakim ad hoc sebagai PNS pada pengadilan tipikor memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim terutama dari pihak eksekutif. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan dari maqashid al-syariah, karena dengan terjaminnya kebebasan dan kemandirian hakim tentunya berdampak positif terhadap terpeliharanya umat. Sebagaimana islam menuntut agar hakim bersikap adil dan amanah tanpa adanya intervensi dari penguasa agar terciptanya kemaslahatan bagi umat dan menjauhkan dari kemafsadatan.

Actions (login required)

View Item