Analisis hukum pidana Islam tentang delik aduan tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana

Maulana, Fauzan Azmi (2026) Analisis hukum pidana Islam tentang delik aduan tindak pidana perzinaan dalam pasal 411 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text 2_abstark.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text 3_sk bebas plagiasi.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text 4_daftar isi.pdf Download (273kB) | Preview
Preview	Text 5_bab 1.pdf Download (447kB) | Preview
	Text 6_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB) | Request a copy
	Text 7_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy
	Text 8_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB) | Request a copy
	Text 9_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text 10_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) | Request a copy

Abstract

Kehidupan sosial Indonesia yang terus bergerak, perzinaan menjelma menjadi akar berbagai krisis: perceraian akibat perselingkuhan, kehamilan di luar nikah, hingga penyebaran penyakit menular seksual. Merespons kenyataan ini, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana Pasal 411 hadir dengan perluasan subjek pelaku tidak lagi hanya menyasar pihak yang terikat perkawinan, tetapi menjangkau setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar ikatan pernikahan yang sah. Namun, sebuah tegangan tak terelakkan muncul: hukum positif tetap menempatkan perzinaan sebagai delik aduan dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda kategori II, sementara hukum pidana Islam memandangnya sebagai jarimah hudud yang tidak bergantung pada pengaduan pihak manapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan delik aduan tindak pidana perzinaan dalam Pasal 411 KUHP 2023; mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik aduan tindak pidana perzinaan; mengetahui relevansi pengaturan perzinaan dalam Pasal 411 KUHP 2023 dengan hukum pidana Islam. Kerangka pemikiran penelitian ini mengintegrasikan antara hukum nasiaoal melalui UU, KUHP dan teori pemindanaan serta tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam melalui konsep jarimah hudud dan maqasid syari’ah Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer bahan hukum serta bahan hukum tersier Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perluasan subjek pelaku setiap orang dalam Pasal 411 KUHP 2023 mengatur perzinaan sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal satu tahun atau denda kategori II. Penegakan hukumnya tetap terbatas karena pembatasan pihak pengadu. Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan jarimah hudud yang sanksinya telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan hadits, yaitu cambuk seratus kali dan pengasingan bagi pelaku ghairu muhsan serta rajam bagi muhsan. Islam tidak mengenal delik aduan terbatas karena zina dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak Allah, dengan pembuktian yang sangat ketat berupa empat saksi atau pengakuan. Keduanya memiliki relevansi dalam memandang zina sebagai pelanggaran kesusilaan yang merusak perkawinan mekanisme penegakan, dan beratnya sanksi: KUHP bersifat lebih privat, sedangkan hukum Islam menekankan kepentingan publik dan kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item