Status istri dalam percerain suami mafqud menurut kompilasi hukum Islam, undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta relevansinya dengan pendapat Imam Malik

Adawiyah, Opi Rofiatul (2025) Status istri dalam percerain suami mafqud menurut kompilasi hukum Islam, undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta relevansinya dengan pendapat Imam Malik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. cover.pdf Download (164kB) | Preview
	Text (PERNYATAAN) 2. pernyataan_opi.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) 3. abstrak.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4. dafar isi.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5. bab i.pdf Download (627kB) | Preview
	Text (BAB II) 6. bab ii.pdf Restricted to Registered users only Download (530kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7. bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (22kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8. bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9. bab v.pdf Restricted to Registered users only Download (24kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas status istri dalam perceraian akibat suami mafqud (suami yang hilang tanpa diketahui keberadaannya) menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta menelaah relevansinya dengan pandangan Imam Maliki. Fokus utama kajian ini adalah: 1) bagaimana aturan hukum yang mengatur hak dan kedudukan istri yang ditinggalkan suami mafqud berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2) mekanisme pengajuan perceraian, dan 3) perbandingan dengan pendapat Imam Maliki sebagai salah satu mazhab klasik dalam hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan analisis komparatif. Berdasarkan KHI Pasal 116 huruf (b), istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama apabila suami telah menghilang sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut tanpa ada berita atau tanpa alasan yang sah. Setelah melalui proses pengadilan dan masa iddah, istri diperbolehkan menikah lagi, dan jika suami mafqud kembali, ia tidak serta-merta memiliki hak atas istrinya. Sementara itu, menurut Imam Maliki, istri yang ditinggal suami mafqud boleh mengajukan cerai setelah menunggu selama empat tahun dan menjalani masa iddah, dengan catatan setelah dilakukan upaya maksimal untuk menemukan suami dan mendapat izin hakim. Jika telah menikah lagi dan suami mafqud kembali, Imam Maliki berpendapat bahwa suami mafqud tidak lagi memiliki hak atas istri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan relevansi pandangan Imam Maliki dalam upaya perlindungan hak-hak istri dan kepastian hukum, terutama bagi perempuan yang suaminya hilang dalam kurun waktu lama. Namun, KHI mengadopsi tenggang waktu yang lebih singkat demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi istri dalam konteks masyarakat dan hukum modern Indonesia. Dengan demikian, perbedaan masa penantian antara KHI dan pandangan Madzhab Maliki merupakan cerminan adaptasi terhadap kebutuhan kontekstual masyarakat.

Actions (login required)

View Item