Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tentang pers tahun 1926-1931

Daulay, Alfan Risky Yanda (2026) Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda tentang pers tahun 1926-1931. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) 1_Cover.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) 2_Abstrak.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (Skbebasplagiasi) 3_skbebasplagiasi.pdf Download (447kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) 4_Daftar Isi.pdf Download (271kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 5_Bab I.pdf Download (501kB) | Preview
	Text (Bab II) 6_Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (580kB) | Request a copy
	Text (Bab III) 7_Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (603kB) | Request a copy
	Text (Bab IV) 8_Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 9_Daftar Sumber.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) | Request a copy
	Text (Lampiran) 10_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pers bumiputra pada periode 1926–1931 sebagai bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan kolonial di tengah meningkatnya kesadaran nasional dan berkembangnya gerakan politik bumiputra. Pada dekade 1920-an, pers tidak lagi berfungsi hanya sebagai media informasi, melainkan menjadi sarana penyebaran gagasan nasionalisme, kritik sosial, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Situasi pasca pemberontakan PKI tahun 1926 mendorong pemerintah kolonial memperketat pengawasan terhadap media cetak karena pers dianggap mampu memengaruhi opini publik dan mengancam stabilitas pemerintahan. Berbagai instrumen hukum, mekanisme administratif, serta lembaga yang digunakan untuk mengendalikan arus informasi dan membatasi ruang gerak pers bumiputra. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada kondisi sosial-politik dan dinamika pers bumiputra sebelum penerapan pengawasan yang lebih ketat, serta kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pers beserta respons yang diberikan oleh pers bumiputra selama periode 1926–1931. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana pemerintah kolonial menggunakan regulasi dan perangkat hukum untuk mengontrol aktivitas jurnalistik, sekaligus menganalisis bentukbentuk adaptasi dan perlawanan yang dilakukan oleh media bumiputra dalam menghadapi tekanan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan sumber dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber primer seperti arsip hukum kolonial, laporan resmi pemerintah, dokumen pengawasan pers, serta surat kabar sezaman seperti Bintang Timoer, Pelita Andalas dan Fajar Asia. Sumber-sumber tersebut kemudian diuji melalui kritik eksternal dan internal untuk memastikan keaslian serta kredibilitas informasi. Pada tahap interpretasi, penelitian menggunakan pendekatan sejarah politik dan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk menganalisis hubungan antara kebijakan pers kolonial dan praktik perlawanan yang dilakukan oleh pers bumiputra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pers pemerintah Hindia Belanda setelah tahun 1926 tidak hanya bersifat represif melalui penerapan hukum pidana seperti haatzaai artikelen, tetapi juga dilakukan secara preventif dan struktural melalui pengawasan, dan kontrol terhadap bahan bacaan yang beredar di masyarakat. Pers bumiputra tetap mampu mempertahankan perannya sebagai media perjuangan dengan mengembangkan strategi komunikasi, seperti penggunaan satire, sindiran, kritik terselubung, untuk menghindari sanksi kolonial. Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah kolonial dan pers bumiputra merupakan arena pertarungan wacana yang mempertemukan praktik dominasi kolonial dengan berbagai bentuk resistensi kultural dalam memperjuangkan kesadaran nasional Indonesia.

Actions (login required)

View Item