Implementasi hak pembinaan narapidana dalam situasi Overcrowding di Lapas Kelas IIA Garut dihubungkan dengan pasal 9 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Nurwahid, Muhammad Humam Hikmah (2026) Implementasi hak pembinaan narapidana dalam situasi Overcrowding di Lapas Kelas IIA Garut dihubungkan dengan pasal 9 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (32kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (49kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (423kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy
	Text 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB) | Request a copy

Abstract

Implementasi hak pembinaan narapidana merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, pelaksanaan hak tersebut menghadapi kendala pada lembaga pemasyarakatan yang mengalami kondisi overcrowding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pembinaan narapidana dalam situasi overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak pembinaan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut belum terlaksana secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akibat kondisi overcrowding. Program pembinaan yang seharusnya dilaksanakan secara individual lebih banyak dilakukan secara kelompok, sedangkan program pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan potensi, dan pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh warga binaan secara optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, sarana, prasarana, anggaran, serta tenaga ahli yang menyebabkan pelaksanaan beberapa program pembinaan harus didukung melalui kerja sama dengan pihak eksternal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Lapas menerapkan Sistem Perwalian Pemasyarakatan, klasifikasi warga binaan menggunakan instrumen IESPN, penyesuaian jadwal pembinaan, pengembangan program pembinaan kemandirian, kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, pondok pesantren, dan perguruan tinggi, serta optimalisasi pemberian remisi dan hak integrasi. Meskipun berbagai upaya tersebut mampu menjaga keberlangsungan pembinaan, efektivitasnya masih bersifat adaptif dan belum mampu mengatasi permasalahan struktural akibat overcrowding secara menyeluruh.

Actions (login required)

View Item