Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023

Ikhsan, Fachrial (2026) Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (376kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (285kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (19MB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (83MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan perdebatan konstitusional karena Mahkamah memperluas makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan membentuk norma baru terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan judicial activism serta menjaga keseimbangan antara fungsi penafsiran konstitusi dan pembentukan hukum.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis konsep dan batas konstitusional judicial activism dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; (2) Menganalisis penerapan judicial activism Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan norma baru terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; serta (3) Menganalisis kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap fungsi Mahkamah Konstitusi dalam kerangka konstitusionalisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif (normative legal research). Metode ini digunakan untuk menganalisis praktik judicial activism Mahkamah Konstitusi berdasarkan norma hukum, putusan, teori, dan doktrin yang relevan guna mengkaji kedudukan serta batas konstitusionalnya dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada tiga lapisan teori. Grand theory yang digunakan adalah Teori Konstitusionalisme untuk menganalisis batas kekuasaan dan supremasi konstitusi. Middle theory menggunakan Teori Pemisahan Kekuasaan dan Teori Kewenangan untuk mengkaji batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun applied theory menggunakan Teori Judicial Activism, Negative Legislator, dan Kekuasaan Kehakiman untuk menganalisis pembentukan norma baru melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok. Pertama, judicial activism Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan interpretatif untuk menegakkan konstitusi dan melindungi hak konstitusional yang tetap dibatasi oleh parameter judicial activism dan prinsip konstitusionalisme agar tidak berubah menjadi kewenangan tanpa batas. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan praktik judicial activism melalui pembentukan norma baru mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional. Ketiga, putusan tersebut menunjukkan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi dari negative legislator menuju judicial law-making yang bersifat terbatas dan dapat dibenarkan sepanjang tetap berada dalam kewenangan judicial review serta menghormati prinsip pembagian kekuasaan dan checks and balances.

Actions (login required)

View Item