Relasi kuasa kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi aktivitas penambangan minyak ilegal di kabupaten Muaro Jambi

Ambarwati, Linda (2026) Relasi kuasa kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi aktivitas penambangan minyak ilegal di kabupaten Muaro Jambi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER .pdf Download (147kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIASI) Pernyataan Bebas Plagiasi.pdf Download (383kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (537kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (870kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (893kB)

Abstract

Aktivitas penambangan minyak ilegal (illegal drilling) di Kabupaten Muaro Jambi merupakan permasalahan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, serta relasi kuasa antaraktor yang terlibat. Meskipun Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya melalui penertiban, koordinasi lintas sektor, dan implementasi kebijakan legalisasi sumur rakyat berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas illegal drilling masih terus berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah, mengkaji pengaruh content of policy dan context of implementation, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam penanganan aktivitas penambangan minyak ilegal di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Dinas ESDM, masyarakat penambang, serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menitikberatkan pada aspek content of policy dan context of implementation, serta didukung perspektif relasi kuasa Michel Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh relasi kuasa yang bersifat patron-klien antara elit informal, pemodal, penambang, pengepul, dan sebagian aktor negara. Dari aspek content of policy, kebijakan telah memiliki tujuan, strategi, manfaat, dan dasar hukum yang cukup jelas melalui skema legalisasi sumur rakyat. Namun, dari aspek context of implementation, pelaksanaan kebijakan masih dihadapkan pada ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas illegal drilling, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, serta kuatnya pengaruh aktor informal yang menghambat efektivitas penegakan kebijakan. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya regulasi nasional, koordinasi lintas sektor, dan komitmen pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambat meliputi kepentingan ekonomi, relasi kuasa lokal, rendahnya alternatif mata pencaharian, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas isi kebijakan, tetapi juga oleh konteks sosial, ekonomi, politik, dan relasi kuasa yang berkembang di tingkat lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, penegakan hukum yang konsisten, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengawasan yang berkelanjutan agar kebijakan penanganan illegal drilling di Kabupaten Muaro Jambi dapat berjalan lebih efektif.

Actions (login required)

View Item