Sistem Blanket License terhadap kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta musik berdasarkan pasal 9 dan pasal 23 undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 pasca putusan Mahkamah Agung nomor 825 k/pdt.sus-hki/2025

Putri, Firdha Adelia (2026) Sistem Blanket License terhadap kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta musik berdasarkan pasal 9 dan pasal 23 undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 pasca putusan Mahkamah Agung nomor 825 k/pdt.sus-hki/2025. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandug.

Preview	Text (COVER) REVISI MUNA KETIGA (LAST).pdf Download (150kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) Firdha Adelia Putri (1).pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar isi.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (337kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Dafpus.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran - 2026-08-20T090134.379.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan Pasal 9 mengatur kewajiban memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (direct license), sedangkan Pasal 23 mengatur mekanisme penggunaan karya musik melalui pembayaran royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (blanket license). Dalam praktiknya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 menempatkan pembayaran royalti kepada LMK sebagai bentuk izin yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara Pasal 9 dan Pasal 23 serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 serta mengkaji implikasi pasca putusan tersebut terhadap kepastian hukum sistem lisensi musik di Indonesia. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori ekonomi hak cipta sebagai landasan analisis untuk mengkaji hubungan antara hak eksklusif pencipta dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dalam mekanisme pemberian izin penggunaan karya musik secara komersial. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, serta didukung wawancara sebagai data sekunder, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 terkait kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dalam sistem lisensi royalti musik adalah Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 lebih menekankan penerapan Pasal 23 dengan menempatkan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai mekanisme penggunaan karya musik secara komersial melalui sistem blanket license. Implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 terhadap kepastian hukum sistem lisensi royalti musik di Indonesia adalah berimplikasi terhadap kepastian hukum mengenai hubungan antara hak eksklusif pencipta berdasarkan Pasal 9 dan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan Pasal 23. Putusan tersebut memperkuat mekanisme lisensi kolektif dalam praktik penggunaan karya musik secara komersial serta memberikan kejelasan bahwa pengguna yang telah membayar royalti melalui LMK tidak perlu melakukan pembayaran royalti secara terpisah kepada pencipta.

Actions (login required)

View Item