Tinjauan teori dekolonisasi hak asasi manusia Abdullahi Ahmed An-Naim dan teori Political Thought Abu A'la Al-Maududi terhadap penanganan dan pembinaan Tunawisma di Kabupaten Garut : Analisis peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 18 tahun 2017 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan

Lubis, Hisyam Abdul Hakim (2026) Tinjauan teori dekolonisasi hak asasi manusia Abdullahi Ahmed An-Naim dan teori Political Thought Abu A'la Al-Maududi terhadap penanganan dan pembinaan Tunawisma di Kabupaten Garut : Analisis peraturan daerah Kabupaten Garut nomor 18 tahun 2017 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) bebasplagiarisme.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) JEJAK EPISTEMIK LUBIS PROGRESIF DONE (1).pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) JEJAK EPISTEMIK LUBIS PROGRESIF DONE.pdf Download (446kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (182kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAPUS.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)

Abstract

Fenomena tunawisma di Kabupaten Garut merupakan persoalan multidimensional yang menyentuh aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat kemanusiaan. Kehadiran tunawisma sering kali dipandang sebagai gangguan ketertiban, yang memicu lahirnya kebijakan represif melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan,dan Keindahan (K3). Pendekatan ini menciptakan paradoks antara tujuan penertiban dan kewajiban negara dalam menjamin hak dasar kelompok rentan (mustadh’afin). Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan tersebut guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip HAM dan keadilan sosial. Kerangka teoretis yang digunakan adalah Teori Dekolonisasi HAM Abdullahi Ahmed An-Na’im dan Political Thought Abu A’la Al-Maududi. An-Na’im menekankan kontekstualisasi HAM berbasis nilai lokal/ agama sebagai kritik terhadap dominasi paradigma Barat, sementara Al-Maududi menegaskan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat yang lemah. Sinergi kedua teori ini digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan daerah mencerminkan perlindungan martabat manusia atau justru mereproduksi ketidakadilan struktural. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual melalui studi kepustakaan. Data bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen implementasi kebijakan terkait di Kabupaten Garut. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan norma hukum positif terhadap perspektif teoretis yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2017 cenderung berorientasipada penertiban represif (razia dan pemindahan paksa) daripada pembinaan komprehensif. Praktik ini berpotensi melanggar hak sosial-ekonomi dan martabat manusia. Dalam perspektif An-Na’im, kebijakan tersebut belum mencerminkan dekolonisasi HAM yang humanis, sementara menurut Al-Maududi, negara belum optimal menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan. Penelitian menyimpulkan perlunya reformulasi kebijakan menuju pendekatan yang lebih humanis danberkeadilan. Diperlukan pergeseran paradigma dari tindakan represif ke pemberdayaan berkelanjutan melalui layanan sosial dan rehabilitasi. Dengan mengintegrasikan nilai dekolonisasi HAM dan keadilan sosial Islam, kebijakan publik diharapkan menjadi instrumen pembebasan yang menjamin martabat serta kesejahteraan tunawisma. Kata Kunci: Tunawisma, Dekolonisasi HAM, Political Thought, Kebijakan Publik, Keadilan Sosial

Actions (login required)

View Item