Pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaa pedagang kaki lima terhadap kepatuhan pedagang kaki lima di Kota Bandung

Ariningsih, Aina (2018) Pengaruh implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaa pedagang kaki lima terhadap kepatuhan pedagang kaki lima di Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (37kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (36kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (228kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (845kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_datarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy

Abstract

Kepatuhan adalah suatu sikap yang diambil seseorang yang artinya mencerminkan bahwa orang tersebut taat terhadap suatu aturan atau regulasi yang berlaku. Regulasi di Indonesia bisa berarti produk hukum. Produk hukum sendiri bermacam-macam, salah satunya kebijakan publik. Kebijakan publik selalu ada ditiap lapisan masyarakat, salah satu kebijakan publik adalah Peraturan Daerah. Masing-masing Perda di tiap daerah tentu berbeda tergantung masalah apa yang ada dimasyarakat. Di Kota Bandung masalah yang masih sering kita temui adalah masalah berkenaan dengan PKL. Perda No. 4 Tahun 2011 ini dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena masih banyaknya PKL yang tidak patuh terhadap implementasi kebijakan Perda ini, maka diduga buruk nya kepatuhan dari PKL dipengaruhi oleh implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi kepatuhan dari PKL di Kota Bandung. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X implementasi kebijakan dan variabel Y kepatuhan. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III dimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ada empat yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Sedang untuk teori kepatuhan penulis menggunakan teori R. Kent Weaver, dimana faktor-faktor dari kepatuhan terdiri dari (1) pengawasan, (2) insetif dan sanksi (3) sumberdaya, (4) otonomi, (5) informasi, dan (6) perilaku dan nilai. Metode penelitian menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan studi kepustakaan, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis terlihat bahwa implementasi kebijakan berkategori tinggi dengan rata-rata 3,653. Sedangkan kepatuhan berkategori sedang dengan rata-rata 3.344. Hasil penghitungan dari koefisien determinasi sebesar 37,4% sedangkan 62,6% di pengaruhi faktor diluar penelitian. Dengan persamaan analisis regresi berganda Y = (33,456) + (-0,318X1) + (-0,267X2) + (0,119X3) + (0,992X4). Setelah melakukan uji F didapat hasil nilai F hitung > F tabel (11,460 > 2,02) maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan diantara implementasi kebijakan terhadap kepatuhan PKL di Kota Bandung Compliance is a position taken by the person who means to reflect that the person is obedient to a rule or regulation. Regulations in Indonesia can mean legal products. Legal products themselves vary, one of them public policy. Public policy always exists in every society, one of public policy is Local Regulation. Each local regulation in each region is different depending on what is in the community. In the city of Bandung the problem that we still often encounter is a problem with regard to street vendors. Local Regulation no. 4 of 2011 was issued to solve the problem. Because there are still many not comply street vendors towards the implementation of this policy, it is expected that poor compliance from street vendors is influenced by policy implementation. This study aims to find out how big the influence of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure can affect the compliance of street vendors in the city of Bandung. This research consists of two variables, variable X is policy implementation and variable Y is compliance. The author uses the theory of policy implementation of George C. Edward III, the factors that influence the policy there are four namely: (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure. As for the theory of compliance author uses the theory of R. Kent Weaver, where factors of compliance consist of (1) control, (2) incentives and sanctions (3) resources, (4) autonomy, (5) information, and (6) behavior and values. Research method using associative method with quantitative approach, Technique of collecting data through questionnaires and literature study, data types used are primary and secondary data. The result of the distribution of questionnaires conducted by the author shows that the policy implementation is high categorized with an average of 3.653. And compliance is medium categorized with an average of 3,344. The calculation result of coefficient of determination equal to 37,4% while 62,6% influenced factor outside of the research. The equation of multiple regression analysis is Y = (33,456) + (-0,318X1) + (-0,267X2) + (0,119X3) + (0,992X4). After doing the F test results obtained F calculated F count > F table (11,460 > 2.02) it can be concluded there is influence simultaneously between the policy implementation towards compliance of street vendors in Bandung.

Actions (login required)

View Item