Politik adat di wilayah perkotaan: dinamika otoritas kepala adat Cireundeu pasca penetapan SK kesatuan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Kota Cimahi

Hidayat, Rahmad (2026) Politik adat di wilayah perkotaan: dinamika otoritas kepala adat Cireundeu pasca penetapan SK kesatuan masyarakat hukum adat oleh Pemerintah Kota Cimahi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGASI) 3_skbebasplagiarism..pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (188kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Rahmad Hidayat, 1228040087, 2026, Politik Adat di Wilayah Perkotaan: Dinamika Otoritas Kepala Adat Cireundeu Pasca Penetapan SK Kesatuan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Kota Cimahi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan masyarakat adat Cireundeu di tengah struktur pemerintahan perkotaan serta adanya pengakuan formal melalui Surat Keputusan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (SK KMHA) oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status keberadaan masyarakat adat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik otoritas kepala adat dan relasi kewenangannya dengan struktur pemerintahan lokal berlangsung setelah adanya pengakuan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerbitan SK KMHA, praktik otoritas kepala adat Cireundeu dalam kehidupan sosial masyarakat pasca penetapan SK KMHA, serta dinamika relasi kewenangan antara kepala adat dan struktur pemerintahan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Analisis penelitian menggunakan perspektif governmentality Michel Foucault untuk memahami mekanisme administratif dan praktik pemerintahan dalam proses pengakuan masyarakat adat, serta perspektif politik pengakuan Charles Taylor untuk menganalisis bentuk dan implikasi pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan kepala adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SK KMHA berlangsung melalui mekanisme administratif berupa pendataan, verifikasi, dan kodifikasi pengetahuan mengenai kondisi sosial, budaya, kelembagaan, serta praktik adat masyarakat Cireundeu. Pengakuan formal tersebut memberikan kepastian hukum dan memperjelas hubungan masyarakat adat dengan negara, tetapi tidak menjadi sumber utama kewibawaan kepala adat. Praktik otoritas kepala adat tetap bertumpu pada legitimasi internal-kultural yang bersumber dari kepercayaan masyarakat dan amanah leluhur, sementara pengakuan negara memperkuat legitimasi eksternal-formal serta posisi kepala adat sebagai representasi masyarakat adat dalam hubungan dengan pemerintah. Relasi kewenangan antara kepala adat dan pemerintah lokal berlangsung secara diferensial-negosiatif, dengan kepala adat berwenang dalam ranah adat, budaya, dan nilai kehidupan sosial, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan dalam administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Pada wilayah yang bersinggungan, kedua pihak mengutamakan komunikasi, koordinasi, dan musyawarah. Dengan demikian, penetapan SK KMHA tidak mengubah sumber utama otoritas kepala adat, tetapi memperjelas posisi masyarakat adat dalam hubungan dengan negara dan memperkuat legitimasi representatif kepala adat. Pengakuan formal tersebut pada praktiknya berjalan berdampingan dengan keberlanjutan otoritas adat yang bersumber dari legitimasi sosial-kultural masyarakat.

Actions (login required)

View Item