Isbat nikah terpadu dan implikasinya terhadap tertib administrasi perkawinan di kabupaten Garut

Iksan, Mohamad (2026) Isbat nikah terpadu dan implikasinya terhadap tertib administrasi perkawinan di kabupaten Garut. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER-1.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK-1.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBA PLAGIARISME) surat uji lolos plagiasi.pdf Download (342kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI-1.pdf Download (481kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1-1.pdf Download (346kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2-1.pdf Restricted to Registered users only Download (749kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB 3-1.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4-1.pdf Restricted to Registered users only Download (875kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB 5-1.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA-1.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya perkawinan yang belum tercatat di Kabupaten Garut yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan kesulitan memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang permohonan isbat nikah terpadu, kendala pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap kesadaran hukum dan tertib administrasi perkawinan. Kerangka berpikir penelitian menggunakan teori Maqāṣid al-Syarī‘ah Imam al-Syāṭibī, terutama perlindungan keturunan (ḥifẓ al￾nasl) dan harta (ḥifẓ al-māl), serta konsep kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah terpadu didorong oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses geografis, dan kebutuhan dokumen kependudukan. Kendala pelaksanaan meliputi keterbatasan SDM hakim dan anggaran, alat bukti, saksi, serta potensi penyalahgunaan data. Program ini memberikan implikasi positif berupa meningkatnya kesadaran hukum, kepastian status perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, serta kemudahan tertib administrasi kependudukan. Namun,pengawasan dan verifikasi tetap diperlukan untuk mencegah moral hazard dan ketergantungan masyarakat terhadap program isbat nikah. Kata Kunci: Isbat Nikah Terpadu, Tertib Administrasi Perkawinan, Kesadaran Hukum, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Kabupaten Garut.

Actions (login required)

View Item