Tinjauan siyasah qadyhaiyyah atas putusan MK nomor 199/ PUU-XXIII/2025 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR

Hermawan, Alifia Nurshadrina and Saebani, Beni Ahmad and Sutiana, Yana (2026) Tinjauan siyasah qadyhaiyyah atas putusan MK nomor 199/ PUU-XXIII/2025 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, 6 (4). pp. 3389-3398. ISSN 2747-2000

Preview

Text Tinjauan+Siyasah+Qadhaiyyah+Atas+Putusan+MK+Nomor.pdf Download (333kB) | Preview

Abstract

Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan diwujudkan melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun kewenangan partai politik dalam Pergantian Antarwaktu (PAW) menimbulkan persoalan mengenai keberlanjutan mandat dan akuntabilitas wakil kepada konstituen. Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PUU-XXIII/2025 yang mempertahankan kewenangan partai politik dalam PAW dan menolak keterlibatan langsung konstituen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menolak kontrol langsung konstituen, implikasinya terhadap akuntabilitas anggota DPR kepada rakyat, serta tinjauannya berdasarkan Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PAW oleh partai politik merupakan bagian dari demokrasi perwakilan, tetapi penguatan kewenangan tersebut perlu diimbangi mekanisme kontrol rakyat agar tidak menimbulkan dominasi partai dan menggeser akuntabilitas wakil dari konstituen. Pelibatan rakyat tidak harus berupa recall atau pengambilan keputusan PAW, melainkan dapat diwujudkan melalui mekanisme partisipasi dan pertanggungjawaban konstituen secara de lege ferenda (Hukum yang dicita-citakan). Dalam perspektif siyasah qadhaiyyah, keseimbangan antara kewenangan partai politik dan kedaulatan rakyat diperlukan untuk mewujudkan keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) serta mencegah penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang.

Actions (login required)

View Item