Pandangan NU dengan PERSIS terhadap kepemimpinan perempuan dan non muslim

Mahmudah, Ana Halma (2018) Pandangan NU dengan PERSIS terhadap kepemimpinan perempuan dan non muslim. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_COVER.pdf Download (154kB) | Preview
Preview	Text 2_abstract.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text 3_DAFTAR ISI.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text 4_BAB I.pdf Download (304kB) | Preview
	Text 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (569kB) | Request a copy
	Text 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB) | Request a copy
	Text 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB) | Request a copy
	Text 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy
	Text 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy

Abstract

Kepemimpinan sangatlah penting dalam suatu masyarakat atau kelompok Kepemimpinan menjadi suatu kebutuhan dalam bermasyarakat. Memilih seorang pemimpin wanita dan juga seorang pemimpin non muslim memicu perbincangan. Penelitian ini pada prinsipnya ingin mengetahui pandangan ormas Nahdatul Ulama dan Persatuan Islam mengenai pengertian kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan, dan juga kepemimpinan non muslim dan kepemimpinan wanita. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data sebagai berikut (1) wawancara, (2) dokumentasi, (3) observasi. Dan tehnik analisis data menggunakan tehnik analisis data model Miles dan Huberman, (1) Data Reduction (reduksi data) data berarti dirangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. (2) Data Display (Penyajian Data), (3) Conclusion drawing/ verification. Penelitian ini menghasilkan: (1) kepemimpinan wanita menurut tokoh PWNU dibolehkan dengan beberapa syarat yakni afifah, ahli dalam hal-hal tersebut, menutupi auratnya, mendapat izin dari yang berhak memberi izin, aman dari fitnah, dan tidak menjadikan sebab timbulnya mungkar menurut syara. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpeuh maka hukumnya haram wanita menjadi seorang pemimpin menurut keputusan bersama dalam sidang komisi Batsul Masail. (2) Kepemimpinan wanita menurut tokoh Persis juga diperbolehkan karena dalam Islam ada kesetaraan gender. (3) kepemimpinan non muslim menurut tokoh PWNU dibolehkan karena konstitusi Indonesia itu sudah teruji Islami memberi peluang yang sama tidak didasarkan atas perbedaan agama. (4) Kepemimpinan non muslim menurut tokoh Persis dilarangnya dengan tegas hal itu menyangkut keimanan dan aqidah. (5) Kriteria kepemimpinan yang baik menurut tokoh PWNU ialah mempunyai keahlian di bidangnya, adil, hati-hati, mempunyai program-program untuk kepentingan publik, mengatasi problem-problem yang sifatnya persoalan bersama. (6) Kriteria kepemimpinan yang baik menurut tokoh Persis ialah mempunyai dua hal di dalam dirinya yakni akseftabilitas yaitu diterima oleh publik, masyarakat, dan rakyat karna pandangan moral mempunyai kejujuran, integritas, dan mempunyai akhlak. yang kedua akseftabilitas menyangkut “skill” dan kemampuan.

Actions (login required)

View Item