Halimatusadiyah, Fauziyah (2026) Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif siyasah syar'iyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (01_Cover)
01_cover.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text (02_Abstrak)
02_abstrak.pdf Download (283kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN)
1000259261.pdf Download (43kB) | Preview |
|
|
Text (04_Daftar isi)
04_Daftar Isi.pdf Download (345kB) | Preview |
|
|
Text (05_Bab 1)
05_bab 1.pdf Download (549kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (06_Bab 2)
06_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) |
|
|
Text (07_Bab 3)
07_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) |
|
|
Text (08_Bab 4)
08_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) |
|
|
Text (09_Bab 5)
09_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (128kB) |
|
|
Text (10_Daftar pustaka)
10_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB) |
Abstract
Korupsi yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun memiliki pengaturan pertanggungjawaban yang berbeda. Perbedaan tersebut penting dikaji untuk menilai kesesuaiannya dengan perspektif siyasah syar’iyyah sekaligus merumuskan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia serta merumuskan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal berdasarkan perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini menggunakan Identification Doctrine sebagai pisau analisis utama, dengan didukung Strict Liability Doctrine, Vicarious Liability Doctrine, dan Delegation Doctrine sebagai teori pendukung. Analisis kemudian dilakukan berdasarkan konsep maqashid al-syariah, maslahah mursalah, dan ta’zir dalam perspektif siyasah syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. (2) Malaysia menerapkan strict liability melalui Section 17A Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 dengan mekanisme adequate procedures. (3) Ditinjau dari perspektif siyasah syar’iyyah, kedua sistem sejalan dengan konsep maqashid al-syariah, maslahah mursalah, dan ta’zir. Model yang paling ideal bagi Indonesia adalah mempertahankan pengaturan sanksi korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta mengadopsi mekanisme adequate procedures melalui peraturan pelaksana agar sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan tindak pidana korupsi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban Korporasi; Tindak Pidana Korupsi; Indonesia; Malaysia; Siyasah Syar'iyyah |
| Subjects: | Islam > Religious Ceremonial Laws and Decisions Law > Comparative Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum |
| Depositing User: | Fauziyah Halimatusadiyah |
| Date Deposited: | 07 Sep 2026 08:20 |
| Last Modified: | 07 Sep 2026 08:20 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/141182 |
Actions (login required)
 |
View Item |
