Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor di Wilayah Polres Bogor dihubungkan dengan Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Aisy, Aprilia Rihadatul (2026) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor di Wilayah Polres Bogor dihubungkan dengan Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (185kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (195kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (282kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (406kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (857kB)

Abstract

Tingginya tingkat pencurian dengan kekerasan atas kendaraan bermotor sering kali membuat penegakan hukum terhambat oleh dilema mobilitas pelaku lintas provinsi serta keterbatasan personel di tengah wilayah geografis yang luas. Kepolisian setempat juga menghadapi kendala minimnya infrastruktur mitigasi beban kerja penyidik dan pelacakan siber, yang menyebabkan kegagalan dalam pengumpulan alat bukti, keterlambatan penyidikan, serta penurunan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum formal terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan berdasarkan legalitas hukum acara, serta menguraikan kendala multidimensional dan upaya taktis yang ditempuh oleh Kepolisian Resor Bogor dalam mengoptimalkan implementasi Pasal 479 KUHP Nasional. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah analitis-deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris guna memadukan kajian kaidah hukum positif dengan realitas di lapangan. Validitas data primer dalam riset ini diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara semi-terstruktur bersama Kaur Bin Ops (KBO) Satreskrim Polres Bogor selaku informan kunci, yang kemudian diintegrasikan dengan data sekunder melalui penelusuran dokumen hukum acara serta studi literatur yang relevan. Alat analisis untuk membedah masalah hukum ini didasarkan pada keterkaitan tiga lapisan landasan teoritis tersebut. Grand theory dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Pidana Anselm von Feuerbach, middle theory adalah Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, dan applied theory adalah Teori Sistem Peradilan Pidana Romli Atmasasmita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Polres Bogor berjalan cepat dengan peralihan penyelidikan ke penyidikan selama tiga sampai empat hari melalui gelar perkara, kewajiban dua alat bukti sah guna mencegah salah tangkap, serta pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maksimal tujuh hari sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Di lapangan, proses ini masih terhambat minimnya kamera pengawas, rasa takut saksi untuk melapor, pelarian pelaku ke luar daerah, serta keterbatasan jumlah personel dibanding luasnya wilayah. Untuk mengatasinya, kepolisian memaksimalkan sistem manajemen penyidikan digital, pencocokan data pelaku residivis, patroli malam kring serse, dan koordinasi lintas wilayah. Ke depannya, penegakan hukum ini perlu didukung penambahan anggota di lapangan, penguatan lampu jalan dan kamera pengawas di jalur rawan oleh pemerintah daerah, serta kajian lanjutan mengenai peredaran kendaraan curian di pasar gelap daring.

Actions (login required)

View Item