Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah tentang asas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia

Alyamani, Dzul Khuwaishara (2026) Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah tentang asas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Lembar Judul.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (179kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIASI) Dzul Khuwaishara Alyamani.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar isi 1.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (440kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (665kB) | Request a copy
	Text (BAB III) bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) Bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (616kB) | Request a copy
	Text (BAB V) Bab v.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB) | Request a copy

Abstract

Terdapat beberapa kelemahan yang mana ini menjadi permasalahan daripada undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, diantara yang paling kenatara adalah tidak memenuhi asas lex certa (delik pidana harus jelas) dan lex stricta (penerapan hukum yang ketat), yaitu: a). Rumusan tindak pidana harus jelas dan tidak multitafsir, serta harus dimaknai tegas dan ketat, b). Masih memiliki celah-celah hukum yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lainnya pada pemberantasan korupsi, yaitu: a). Lemahnya etik dan moral penegak hukum, b). Rendahnya kepercayaan masayarakat pada sistem peradilan. Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat pihak-pihak yang berupaya menciderai proses penegakan hukum berupa menghalangi dan merintangi proses penegakan hukum atau dikenal dengan istilah Obstruction of Justice. Namun dalam pengaturannya, Obstruction of Justice masih menyisakan masalah. Dimana, Pasal 281 dan 282 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur Obstruction of Justice memunculkan kerancuan dalam memahami maksud delik ini. Khususnya dalam frasa sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung. Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Sejauh mana obstruction of justice menjadi salah satu faktor penting penghambat asas penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia 2) Sejauh mana implementasi asas penegakkan hukum yang berbasis pada siyasah qadhaiyyah dan juga hukum positif di Indonesia terkait efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia 3) Peranan nilai-nilai etika Islam untuk mendukung efektifitas penegakkan hukum bagi tindak pidana korupsi di Indonesia. Teori yang digunkan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakkan Hukum sebagai grand theory, Teori Tindak Pidana Korupsi (extraordinary crime) sebagai Middle Theory, dan Teori Fiqh Siyasah Qadhaiyyah sebagai apllied theory. Semua teori digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian Spesifikasi metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian hukum normatif, yaitu memahami dan menganalisis norma-norma hukum Islam terkait Siyasah Qadhaiyyah dan maqasid al-shariah dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: 1) Pada faktanya sering ditemukan bentuk obstruction of justice sebagai intimidasi terhadap saksi atau penyidik. 2) Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menunjukkan banyak kelemahan dalam hal putusan peradilan yang belum proporsional 3) Para penegak hukum dan dan pelaku tipikor hanya menaruh etika Islam sebagai pengetahuan saja yang hampir tidak ada dalam kehidupan bernegara.

Actions (login required)

View Item