Disparitas penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah: Analisis penetapan nomor 142/Pdt.P/2020/Pa.Sor dan nomor 174/Pdt.P/2024/Pa.Sor

Mufassir, Muhammad Zaid (2026) Disparitas penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah: Analisis penetapan nomor 142/Pdt.P/2020/Pa.Sor dan nomor 174/Pdt.P/2024/Pa.Sor. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 5_bab1.pdf Download (510kB) | Preview
	Text (BAB 2) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (610kB) | Request a copy
	Text (BAB 5) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB) | Request a copy

Abstract

Dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi perkawinan tidak selalu dikabulkan karena adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai fakta dan keadaan perkara. Penelitian ini membahas disparitas penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah yang melibatkan alasan yang mendesak melalui studi analisis penetepan nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Sor dan penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Sor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan, dasar hukum, metode penemuan hukum, dan disparitas penetapan yang ditinjau dari teori kebebasan dan kemandirian hakim dalam penetapan nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Sor dan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Sor tentang dispensasi perkawinan. Kerangka berpikir yang digunakan adalah teori kebebasan dan kemandirian hakim serta teori putusan hakim sebagai penegak hukum yang bebas dalam memutus perkara namun berlandaskan dasar hukum, penemuan hukum dan hati nurani sesuai ketentuan undang-undang. Metode penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berupa salinan penetapan pengadilan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukan adanya disparitas antara kedua penetapan dilihat dari dasar pertimbangan, dasar hukum, dan metode penemuan hukum yang digunakan. Penetapan nomor 142/Pdt.P/2020/PA.Sor hakim mengabulkan dengan dasar hukum melalui metode penafsiran sistematis dan historis dengan mempertimbangkan kesiapan calon mempelai melakukan perkawinan sekedar penilaian kemampuan melaksanakan pekerjaan rumah dan khawatir melakukan kemudhorotan bukan secara filosofis, sosiologis, teologis, kesehatan anak, dan aspek psikologis dengan bukti nyata dari otoritas kewenangan. Sedangkan penetapan nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Sor hakim menolak dengan dasar hukum melalui metode penafsiran sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan ketiadaan bukti autentik yang dapat membuktikan kesiapan calon mempelai secara psikologi dan kematangan reproduksi dari dokter/bidan bukan hanya berlandaskan kemampuan melakukan pekerjaan rumah. Diparitas tersebut mencerminkan kebebasan dan kemandirian hakim dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta persidangan dan metode penemuan hukum yang digunakan sesuai UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta penerapan hukum yang disesuaikan dengan fakta dan metode penemuan hakim terhadap situasi perkara.

Actions (login required)

View Item