Implikasi perkawinan siri pada usia dini terhadap pemenuhan hak dasar anak: Studi kasus Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

Nurimah, Mya Siti (2026) Implikasi perkawinan siri pada usia dini terhadap pemenuhan hak dasar anak: Studi kasus Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) Cover.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) Abstrak.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (Keterangan Bebas Plagiarisme) Suket Bebas Plagiarisme Mya.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) Daftar Isi.pdf Download (248kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (359kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)

Abstract

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang harus memenuhi ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum formal sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, Namun pada praktiknya, masih banyak yang melakukan perkawinan secara siri tanpa melalui pencatatan resmi maupun dispensasi pengadilan, seperti pada masyarakat Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan siri di bawah umur pada masyarakat Desa Warnasari, mengetahui pelaksanaan perkawinan siri di bawah umur tersebut, dan menganalisis akibatnya terhadap pemenuhan hak dasar anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang saling melengkapi. Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditaati masyarakat, dengan menelaah faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Teori perlindungan anak digunakan untuk menganalisis sejauh mana negara, keluarga, dan masyarakat menjamin perlindungan anak dari perkawinan yang berpotensi merugikan masa depannya. Adapun prinsip the best interest of the child digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai pemenuhan hak dasar anak dari perkawinan siri di bawah umur, terutama terkait identitas hukum, nafkah, waris, pendidikan, dan kesehatan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan pernikahan siri di bawah umur terhadap hak dasar anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, perkawinan siri di bawah umur dipengaruhi faktor internal berupa keinginan menikah muda, kehamilan di luar nikah, dorongan orang tua, dan faktor ekonomi, serta faktor eksternal berupa anggapan rumitnya dispensasi kawin dan isbat nikah, keterbatasan biaya dan sarana, serta minimnya sosialisasi hukum. Kedua, pelaksanaannya dilakukan secara sederhana di rumah, dipimpin tokoh agama dengan wali nasab ayah kandung, sehingga sah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan dan tanpa dispensasi pengadilan. Ketiga, perkawinan ini menghambat pemenuhan hak dasar anak, identitas hukum, nafkah, waris, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi sehingga bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Actions (login required)

View Item