Pengangkatan anak diluar pengadilan agama pada masyarakat tegalwaru kabupaten Purwakarta: Studi kasus di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta

Hidayah, Nadya Vega (2026) Pengangkatan anak diluar pengadilan agama pada masyarakat tegalwaru kabupaten Purwakarta: Studi kasus di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) 1_cover.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) 3_abstrak.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text (Keterangan Bebas Plagiarisme) suket bebas plagiarisme Nadya.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) 4_daftarisi.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 5_bab1.pdf Download (384kB) | Preview
	Text (Bab II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text (Bab III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text (Bab IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text (Bab V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text (Daftar Pustaka) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)

Abstract

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum tertentu dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pada praktiknya, masih banyak yang melakukan pengangkatan anak secara informal tanpa melalui penetapan pengadilan, seperti pada masyarakat Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pengangkatan anak di luar pengadilan pada masyarakat Kecamatan Tegalwaru, mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di luar pengadilan tersebut, dan menganalisis akibat hukumnya dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yaitu: Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengukur sejauh mana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ditaati oleh masyarakat Tegalwaru, dengan menelaah faktor hukum, penegak hukum, sarana masyarakat, dan kebudayaan yang memengaruhi hal tersebut. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan tetap memperoleh jaminan perlindungan hukum. Adapun prinsip the best interest of the child digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah praktik pengangkatan anak di luar pengadilan tersebut telah memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, terutama terkait status hukum, hak waris, mahram, dan perwalian anak angkat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, pengangkatan anak di luar pengadilan di Kecamatan Tegalwaru dilatarbelakangi oleh faktor internal berupa keinginan memiliki keturunan dan empati sosial, serta faktor eksternal berupa persepsi prosedur pengadilan yang rumit, kendala ekonomi, dan minimnya sosialisasi hukum. Kedua, pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara informal, yaitu melalui kesepakatan antara keluarga kandung dan keluarga angkat tanpa melalui penetapan pengadilan maupun pencatatan resmi pada lembaga berwenang, Ketiga, dalam perspektif hukum Islam, praktik ini sejalan dengan konsep kafālah karena tidak memutus nasab, namun menimbulkan persoalan dalam hal mahram, perwalian nikah, dan kewarisan. Dalam perspektif hukum positif, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, menimbulkan kerentanan sengketa hak asuh, dan belum memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Actions (login required)

View Item