Fenomena praktik perkawinan dibawah tangan pada masyarakat Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang

Azzahra, Mutia (2026) Fenomena praktik perkawinan dibawah tangan pada masyarakat Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover (3).pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISME) suket bebas plagiarisme mutia (1).pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak (2).pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (251kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1 (2).pdf Download (454kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (682kB)
	Text (BAB III) 7_bab3 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text (BAB V) 9_bab5 (1).pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkawinan di bawah tangan, faktor yang melatar belakangi praktik perkawinan di bawah tangan, serta akibat dari perkawinan di bawah tangan pada masyarakat, di Kecamatan Tanjungkerta Penelitian ini menggunakan teori al-maslahah mursalah, yakni digunakan untuk menilai kewajiban pencatatan perkawinan sebagai kemaslahatan dharuriyah yang memelihara keturunan (hifz al-nasl) untuk menilai kejelasan nasab anak, teori keadilan John Rawls (kesenjangan keadilan formal dan substantif bagi pihak paling lemah), dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo yakni perlindungan preventif dan represif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analitis, melalui wawancara terhadap sepuluh informan yang merupakan pelaku perkawinan di bawah tangan. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan akad nikah pada seluruh kasus telah memenuhi rukun dan syarat sah menurut hukum Islam, namun dilangsungkan oleh tokoh agama setempat, bukan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga sah secara agama tetapi rentan secara hukum. Praktik ini dilatarbelakangi tujuh faktor beban ekonomi, ketidaklengkapan akta cerai, penghindaran stigma sosial, pergaulan bebas dan pernikahan usia anak, keraguan psikologis, mempertahankan hak pensiun janda/duda PNS, dan rendahnya kesadaran hukum. Ketiadaan pencatatan menimbulkan akibat hukum berlapis tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak ada bukti berupa buku kutipan Akta Nikah sehingga secara legalitas negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selain itu lemahnya hak nafkah dan status istri, terputusnya nasab administratif anak, kesulitan pembuktian harta bersama dan waris, terbatasnya akses jaminan sosial, ketidakpastian keberlangsungan perkawinan, hingga beban psikologis bagi istri menegaskan kesenjangan keadilan substantif dan sifat represif perlindungan hukum yang tersedia.

Actions (login required)

View Item