Analisis perbandingan regulasi perkawinan beda agama dalam undang-undang no.19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dengan Islamic Family Law (Federal Territories) act 1984 di Malaysia

Ad-Dien, Aleyda Zahra Rahmani (2026) Analisis perbandingan regulasi perkawinan beda agama dalam undang-undang no.19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dengan Islamic Family Law (Federal Territories) act 1984 di Malaysia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text 3_skbbsplagiasm.pdf Download (235kB) | Preview
Preview	Text 4_dftar isi.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | Request a copy
	Text 10_dapus.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan beda agama adalah fenomena sosial-hukum yang terus berkembang di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan mayoritas penduduk muslim dengan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama. Hal ini menyebabkan kekosongan norma (rechsvacuum) yang diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Sementara itu, Malaysia mengatur persoalan ini secara lebih tegas melalui Islamic Family Law (Federal Territories) Acr 1984, yang melarang perkawinan antara muslin dengan non-muslim kecuali pihak non-muslim memeluk Islam terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi perkawinan beda agama dikedua negara tersebut, serta dampak dan konseksuensi yang ditimbulkannya terhadap efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan tiga pisau analisis, pertama teori pluralisme hukum John Griffiths dan Sally Falk Moore untuk memahami koeksistensi hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam pengaturan perkawinan. Kedua teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menentukan seberapa efektif regulasi perkawinan beda agama di masyarakat dan teori perbandingan hukum Zweigert dan Kötz untuk membedakan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Secara keseluruhan, ket kerangka teori ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum perkawinan beda agama diatur, berdampak, dan berhasil di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif berdasarkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan tegas di Indonesia mendorong pasangan beda agama menempuh jalur alternatif seperti perkawinan di luar negeri atau tanpa pencatatan sipil, sedangkan model segregasi hukum di Malaysia justru memunculkan fenomena perkawinan berbasis konversi agama yang menimbulkan konflik yurisdiksi antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Regulasi perkawinan beda agama di kedua negara belum bekerja secara efektif, terutama karena lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi di Indonesia serta penguatan koordinasi yurisdiksi di Malaysia guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih baik.

Actions (login required)

View Item