Perbandingan ketentuan syarat poligami dalam undang-undang perkawinan Indonesia dan undangundang perkawinan Brunei Darussalam

PADILAH, ADITYA MUHAMAD (2026) Perbandingan ketentuan syarat poligami dalam undang-undang perkawinan Indonesia dan undangundang perkawinan Brunei Darussalam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (422kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK 2.pdf Download (522kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Lembar Pernyataan Skripsi.pdf Download (655kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (384kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (735kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (853kB) | Request a copy
	Text (BAB III) bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (679kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB) | Request a copy

Abstract

Aditya Muhamad Padilah (2026), Perbandingan Ketentuan Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Undang-Undang Perkawinan Brunei Darussalam Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diakui dalam hukum Islam dengan syarat utama adanya kemampuan berlaku adil terhadap para istri. Dalam perkembangannya, praktik poligami tidak hanya dipandang sebagai persoalan keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai negara Muslim melakukan pengaturan terhadap praktik poligami melalui peraturan perundang-undangan, termasuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Meskipun sama-sama mengakui kebolehan poligami berdasarkan hukum Islam, kedua negara memiliki karakteristik dan mekanisme pengaturan yang berbeda dalam menetapkan syarat-syarat poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya syarat poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Undang-Undang Keluarga Islam di Brunei Darussalam, 2). Dalil serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam pembentukan kedua peraturan tersebut, serta 3). Dampak dan implikasi penerapan syarat poligami terhadap perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan keadilan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir siyāsah syar'iyyah dan kaidah fikih sebagai pisau analisis untuk mengkaji perbandingan pengaturan syarat poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif- analisis dan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Munculnya syarat poligami di kedua negara dipengaruhi oleh pergeseran faktor sosial, politik, dan budaya masyarakat, 2). Dasar hukum pembentukan syarat poligami di kedua negara bersumber dari Al-Qur'an (QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129), hadis Nabi Muhammad Ṣallallāhu ‘Alaihi Wa Sallam., kaidah fikih, serta konsep siyāsah syar'iyyah, 3). Penerapan syarat poligami memberikan dampak positif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak melalui mekanisme pengawasan pengadilan, pembuktian kemampuan ekonomi, serta penilaian kemampuan berlaku adil, sehingga hal ini menjadi bentuk ijtihad negara yang berhasil mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer untuk menjamin stabilitas keluarga.

Actions (login required)

View Item