Persaingan usaha tidak sehat antara driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Haifa, Hasna (2026) Persaingan usaha tidak sehat antara driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text 3_daftar isi.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text 4_bab1.pdf Download (528kB) | Preview
	Text 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy
	Text 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | Request a copy
	Text 7_bab4.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB) | Request a copy
	Text 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) | Request a copy
	Text 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) | Request a copy
	Text 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (933kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA : Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan layanan ojek online yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan kepastian tarif bagi masyarakat. Namun, kehadirannya menimbulkan persaingan dengan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang disertai pembatasan wilayah Kecamatan operasional, intimidasi, penghalangan pengambilan penumpang, dan tindakan diskriminatif terhadap driver ojek online. Kondisi tersebut berpotensi mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk persaingan usaha tidak sehat antara driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Cileunyi Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menganalisis bentuk tindakan diskriminatif yang dialami driver ojek online, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap tindakan diskriminatif tersebut. Penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Teori keadilan digunakan untuk menganalisis terpenuhinya prinsip persamaan hak dan kesempatan bagi para pelaku usaha, sedangkan teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada driver ojek online dalam menjalankan kegiatan usahanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dengan driver ojek online dan ojek pangkalan, serta dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk persaingan usaha tidak sehat antara ojek pangkalan dan driver ojek online di wilayah Kecamatan Kecamatan Cileunyi tercermin dalam praktik pembagian wilayah Kecamatan operasional, pemboikotan terhadap driver ojek online, penguasaan pasar oleh ojek pangkalan, serta penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga menemukan bahwa driver ojek online mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi, seperti ancaman, larangan memasuki wilayah operasional, serta perlakuan yang tidak setara dalam menjalankan kegiatan usahanya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh driver ojek online adalah mengajukan laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan persaingan usaha tidak sehat, serta mengajukan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memperoleh ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum. ENGLISH : Advances in information technology have brought about online motorcycle taxi services that offer convenience, efficiency, and guaranteed fares to the public. However, their presence has sparked competition with traditional motorcycle taxis in the Cileunyi Subdistrict of Bandung Regency, accompanied by restrictions on operational areas, intimidation, obstruction of passenger pickups, and discriminatory actions against online motorcycle taxi drivers. These conditions have the potential to lead to unfair business competition practices as defined in Law No. 5 of 1999. This study aims to analyze the forms of unfair business competition between online motorcycle taxi drivers and traditional motorcycle taxi drivers in the Cileunyi subdistrict of Bandung Regency based on Law No. 5 of 1999, to analyze the forms of discriminatory actions experienced by online motorcycle taxi drivers, and to analyze the legal remedies that can be pursued against such discriminatory actions. This study employs the theory of justice and the theory of legal protection. The theory of justice is used to analyze the fulfillment of the principles of equal rights and opportunities for business actors, while the theory of legal protection is used to analyze the forms of legal protection that should be provided to online motorcycle taxi drivers in the conduct of their business activities. The research method used was a descriptive-analytical method with an empirical-juridical approach. Data were obtained through literature review and field research, including observations, interviews with online motorcycle taxi drivers and station-based motorcycle taxi drivers, and documentation. All data were analyzed qualitatively by linking field findings to relevant laws and regulations and the theories applied. The results of the study indicate that forms of unfair business competition between traditional motorcycle taxi drivers and online motorcycle taxi drivers in the Cileunyi subdistrict are reflected in the practice of dividing operational territories within the subdistrict, boycotts against online motorcycle taxi drivers, market dominance by station-based motorcycle taxis, and the abuse of a dominant position—all of which potentially constitute elements of unfair business competition as defined in Law No. 5 of 1999. This study also found that online motorcycle taxi drivers face various forms of discrimination, such as threats, bans on entering operational areas, and unequal treatment in conducting their business activities. Legal remedies available to online motorcycle taxi drivers include filing a report with the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) regarding alleged unfair business competition, as well as filing a civil lawsuit under Article 1365 of the Civil Code to seek damages for unlawful acts.

Actions (login required)

View Item